DPR: Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

YOGYAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan program Sekolah Rakyat memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

"Pak Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat ingin memastikan bahwa kemiskinan harus diputus melalui pendidikan. Ini sangat penting agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap punya masa depan," ujar Abidin Fikri usai meninjau Sekolah Rakyat yang dikelola Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, DIY, Sabtu (26/7).

Dilansir Parlementaria, Abidin menemui siswa-siswa dari latar belakang keluarga prasejahtera di Sekolah Rakyat tersebut. Beberapa di antaranya bahkan hidup tanpa kehadiran orang tua kandung dan diasuh oleh kakek-nenek.

"Ada yang bersaudara sembilan, ada yang tinggal bersama mbahnya karena orang tua sudah meninggal atau tak diketahui keberadaannya. Ini membuktikan pentingnya kehadiran negara," tambah Abidin Fikri.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan mencetak siswa cerdas, tetapi juga membentuk karakter kebangsaan. Siswa-siswa dibiasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari dan diajarkan nilai-nilai Pancasila secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

"Ini adalah penerjemahan nilai-nilai Pancasila dalam praktik. Mereka belajar patriotisme, religiositas, dan menghargai perbedaan. Ini bagian dari watak bangsa," jelasnya.

Terkait fasilitas asrama, Abidin menilai kondisi fisik sudah cukup baik, terutama di sentra-sentra seperti yang ada di Yogyakarta. Ia mengapresiasi fasilitas kamar tidur yang layak dan sanitasi yang memadai.

"Untuk fasilitas pokok seperti kamar tidur dan kamar mandi, saya kira sudah baik. Tinggal hal-hal kecil seperti tempat sepatu dan perlengkapan pribadi lain yang perlu sedikit perhatian," katanya.

Abidin berharap program Sekolah Rakyat dapat terus dikembangkan dan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mencetak generasi tangguh menjelang Indonesia Emas 2045.

"Anak-anak inilah yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Program ini adalah investasi jangka panjang yang harus kita jaga dan kembangkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Abidin juga turut menyerahkan bantuan sosial kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Menanggapi kemungkinan penambahan bantuan di masa depan, ia menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah validitas data penerima.

"Masalah utama dalam bantuan sosial itu adalah data. Harus ada verifikasi dan validasi data oleh Kementerian Sosial berdasarkan data BPS. Kalau datanya tidak benar, yang miskin bisa tidak kebagian,” tegas Abidin.

Ia menambahkan bahwa akurasi data adalah kunci keberhasilan program afirmatif pemerintah. Bantuan hanya akan tepat sasaran jika pemerintah memiliki basis data yang valid dan mutakhir.

"Komitmen pemerintah untuk mengafirmasi kelompok miskin itu sudah jelas. Tapi kalau datanya keliru, kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan," tutupnya.