Bonus Demografi Gagal Dimanfaatkan? Siap-Siap Tanggung Risikonya!

SEMARANG – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) berharap bonus demografi yang tengah dinikmati RI tidak menjadi beban negara. Potensi tersebut semestinya bisa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan dan mengentaskan kemiskinan.

Sekretaris Kemendukbangga/ Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono mengatakan pihanya terus menyelaraskan arah kebijakan terkait bonus demografi ini dengan semua kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Dengan begitu, negara bisa mengkapitalisasi atau memanfaatkan bonus demografi.

Kalau tidak dikapitalisasi, lanjutnya, bonus demografi bisa menjadi beban. Agar bonus demografi memberi manfaat, menurut dia, kuncinya pada perencanaan pembangunan berbasis kependudukan.

"Saat ini penduduk yang bekerja di sektor formal baru sekitar 42-persen dari total penduduk. Padahal idealnya di atas 70 persen," ungkapnya dalam Oritensasi Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana Bagi Jurnalis Tahun 2025 di UPT Balai Diklat KKB, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, selam tiga hari hingga, Minggu (27/7).

Karena itu, Budi mendorong penduduk usia produktif yang bekerja di sektor formal semakin banyak sehingga bonus demografi ini memberi manfaat. Saat ini, ujar dia, banyak pekerja pada usia produktif yang terjebak utang karena harus membiayai hingga 11 anggota keluarganya yang lain.

Karena itu, transformasi pekerjaan di sektor informal menjadi formal sangat penting agar usia produktif tidak terjebak dalam beban finansial. "Kalau satu orang harus menanggung 10-11 orang, itu dia misalnya gajian di tanggal 1, tanggal 5 atau 6 bisa utang koperasi, maka korelasinya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dan para pekerja di sektor informal itu harus bertransformasi ke sektor formal," jelasnya.

Transformasi ke sektor formal penting untuk mencegah terjadinya masalah sosial lainnya. Apabila banyak penduduk usia produktif yang tidak bekerja maka ada potensi bonus demografi menjadi bencana demografi, seperti memicu masalah sosial.

Budi mengatakan saat ini 70 persen penduduk Indonesia memasuki usia produktif, tetapi satu orang usia produktif bisa menanggung lebih dari satu orang dalam keluarganya yang tidak produktif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal sekitar 41 persen, tetapi 59 persen lainnya masih bekerja di sektor informal.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Semarang itu menegaskan pentingnya Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) yang saat ini tengah disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut. DBPK tersebut, juga perlu diimbangi dengan penyediaan jaminan sosial yang memadai bagi masyarakat pada usia produktif, agar mereka tetap bekerja di jalan yang legal dan formal.

Butuh Perencanaan

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan pentingnya Desain Besar Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan 2025–2029 dalam mengoptimalkan bonus demografi. Dia menambahkan bonus demografi tidak akan otomatis membawa kesejahteraan jika tidak diiringi perencanaan tenaga kerja yang andal, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan pembangunan desa dan kota.

Menurut Bonivasius, penduduk harus tumbuh seimbang dan berkualitas, serta aktif secara global. Ini butuh sinergi, bukan hanya dari sektor kependudukan, tapi juga pendidikan, ketenagakerjaan, hingga investasi.

“Kita akan menghadapi fenomena penduduk menua atau aging population. Usia-usia 64 tahun ke atas juga harus produktif minimal untuk dirinya sendiri, baik secara ekonomi maupun kesehatan supaya tidak membebani perekonomian negara,” kata Bonivasius.