Gubernur Jabar Sarankan Pemerintah Pusat Gulirkan Program Kredit Rumah Vertikal

SUBANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyarankan pemerintah pusat menggulirkan program kredit rumah tingkat (vertikal) untuk mengatasi maraknya satu rumah sederhana dihuni sejumlah keluarga.

"Saya seringkali menemukan satu rumah yang kondisinya kurang layak, tapi dihuni oleh sejumlah keluarga. Ini terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Barat, dan dialami masyarakat berpenghasilan rendah," kata Dedi Mulyadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (23/7).

Ia menyampaikan untuk menjawab kondisi tersebut maka pemerintah disarankan untuk menggulirkan program kredit rumah vertikal.

Artinya, kata dia, melalui program tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa meminjam uang untuk biaya renovasi rumahnya agar ditingkat. Sehingga kondisi rumahnya bisa benar-benar layak huni.

Mengenai sektor perumahan ini Dedi juga menyarankan agar program yang ada tidak terlalu fokus untuk pembangunan rumah di kawasan perumahan. Sebab hal itu membutuhkan proses yang lama dalam pembangunannya.

"Ada proses panjang yang harus dilalui jika memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dengan selalu membangun kawasan perumahan," katanya.

"Seperti perizinan, pembebasan tanah dan lain-lain, ada proses panjang yang harus dilalui untuk membangun kawasan perumahan," lanjutnya.

Ia menyarankan desain penanganan ke depan ialah membangun perumahan di atas tanah milik warga di desanya.

Biaya pembangunannya ditanggung oleh pemerintah, seperti melalui program kredit. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki rumah di desanya sendiri tanpa harus pindah ke kawasan perumahan.

"Ini bisa dilakukan melalui program pembangunan rumah pemukiman," kata Dedi.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada Selasa (22/7) malam mengampanyekan kegiatan Kolaborasi Pembiayaan Mikro Perumahan atau "Pembiayaan Home", di Lembur Pakuan yang merupakan kediaman Gubernur Jabar.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Permodalan Madani Nasional (PMN) dan Bank BJB.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berbincang-bincang dengan sejumlah ibu yang yang memanfaatkan "Pembiayaan Home" ini.

Mereka kebanyakan mendapat pinjaman sebesar Rp1 juta untuk modal usaha yang bunganya terjangkau dan pencairannya hanya sekitar tiga hari.

Selain itu juga menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada 20 orang yang memanfaatkan KPR FLPP dari Bank BJB.