Komisi VI DPR Dukung Percepatan Pengembangan Pelabuhan Merak

JAKARTA – Komisi VI DPR RI mendukung percepatan pengembangan Pelabuhan Merak guna meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat peran strategis dalam memperlancar arus logistik nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan infrastruktur Pelabuhan Merak.

"Mengingat peran vital pelabuhan ini sebagai simpul konektivitas nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera," kata Nasim saat memimpin kunjungan kerja khusus Komisi VI DPR RI di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (18/7).

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN, Nasim menuturkan kehadiran pihaknya di kawasan itu tidak hanya untuk menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik oleh BUMN.

Ia menyampaikan pihaknya meninjau langsung kondisi dan rencana pengembangan pelabuhan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan efisien.

"ASDP punya peran strategis dalam menjaga mobilitas dan kelancaran logistik nasional, dan kami mendukung penuh pengembangannya,” ujar Nasim.

Nasim yang memimpin kunjungan kerja 19 anggota Komisi VI DPR RI di pelabuhan tersebut juga menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung ASDP dalam memperkuat pelayanan publik.

"Apa yang disampaikan Dirut ASDP menjadi catatan kami. Komisi VI akan terus mem-backup agar masyarakat bisa menikmati layanan penyeberangan yang lebih baik, aman, dan nyaman,” imbuh Nasim.

Di tempat yang sama, Plt Asisten Deputi bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Endra Gunawan, menyoroti tantangan operasional Pelabuhan Merak yang kini menampung lebih dari 20 juta penumpang dan 5,2 juta kendaraan per tahun.

Volume tersebut setara dengan 56 persen dari total trafik nasional ASDP, dan melonjak tajam saat musim puncak seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru.

"Padahal kapasitas pelabuhan belum ideal untuk beban sebesar itu,” ujar Endra.

Sementara itu, Direktur Utama ASDP Heru Widodo menambahkan lonjakan trafik saat arus mudik bisa mencapai lebih dari 40 ribu kendaraan per hari. Namun sekitar 30 persen di antaranya belum memiliki tiket saat tiba di pelabuhan.

"Hal ini memicu antrean panjang yang tidak hanya berdampak pada layanan pelabuhan, tapi juga pada lalu lintas dan ketertiban di wilayah sekitar,” jelas Heru.

Heru memaparkan ASDP telah menyusun rencana pengembangan kawasan pelabuhan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Terintegrasi Merak–Bakauheni, yang tercantum dalam Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.

Rencana itu mencakup pembangunan bufferzone di KM 97, relokasi Stasiun KA Merak, pembangunan flyover, serta dermaga dengan sistem breakwater. Namun implementasinya masih mengalami hambatan karena keterbatasan koordinasi lintas sektor.

“Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari Komisi VI DPR RI agar proses pelaksanaan PSN ini dapat diakselerasi mengingat proyek ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga teknis,” jelas Heru.

Ia menekankan pengembangan Pelabuhan Merak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.