PNBP KKP Tahun 2024 Tembus Rp.2,2 Triliun
Kamis, 17 Jul 2025, 13:15 WIBJAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan tahun 2024. Tercatat, PNBP meningkat menjadi 2,2 triliun rupiah hingga realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) KKP di atas target.
âRealisasi pendapatan negara bersih yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp2,208 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mendekati 1,7 triliun rupiah,â ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (16/7).
Realisasi belanja negara bersih KKP juga terbilang tinggi mencapai 97,25 persen atau sebesar 6,299 triliun rupiah dari pagu efektif tahun 2024 sebesar 6,478 triliun rupiah. Menteri Trenggono turut melaporkan kinerja keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkup KKP. Seluruh Badan Layanan Umum telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
âSecara konsolidasi, Badan Layanan Umum KKP mencatatkan realisasi pendapatan yang melampaui target, yaitu 184,18 miliar rupiah dari target 100,23 miliar rupiah. Ekuitas akhir Badan Layanan Umum juga menunjukkan peningkatan menjadi 3,138 triliun rupiah,â bebernya.
Laporan kinerja keuangan KKP tahun 2024 tersebut telah diperiksa oleh auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara sesuai amanat UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 19 tahun 2023.
âKomisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas capaian KKP yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami juga melihat ada peningkatan signifikan pada pendapatan sumber daya alam dan saldo badan layanan umum,â ungkap Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Komisi IV DPR RI
- Titiek Soeharto
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Bencana Bisa Kuras APBD, Pemerintah Rilis Sistem Ukur Risiko Fiskal Daerah
-
DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027
-
PP SEMMI Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Sejumlah Permasalahan
-
KPK Periksa Kepala Bappenda dan BKPSDM Bogor
-
Investor Masih Berbondong-bondong Antre Masuk KEK Kendal dan Batang, Ada Apa?
-
KKP Tangkap Kapal Filipina dan Bongkar 25 Rumpon Ilegal di Maluku Utara
-
UMKM Perikanan Terjepit Biaya Sertifikasi, DPR: Jangan Bebani Pelaku Kecil!
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.