Ekspor Terjepit, Indonesia Balik Arah ke Konsumsi Dalam Negeri

JAKARTA - Indonesia perlu mendorong diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi kebergantungan pada negara tertentu. Selain itu, optimalisasi konsumsi domestik perlu terus didorong sehingga diperlukan penguatan daya beli masyarakat dan proteksi pasar domestik dari serbuan produk impor.

"Kita harus manfaatkan pasar domestik yang luas, namun daya beli terbatas. Karena itu, bantuan subsidi upah (BSU) harus dibelanjakan, jangan ditabung agar berdampak pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan menimbulkan dampak multiplier terhadap pendapatan nasional," ucap Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko di Jakarta, Kamis (10/7).

Hal itu disampaikan Suhartoko merespons perkembangan pengenaan tarif resiprokal AS terhadap RI, yang berpotensi meningkat dari 32 persen menjadi 42 persen karena RI bergabung ke BRICS.

RI, ucap Suhartoko, sulit memenuhi permintaan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk membangun pabrik di Negeri Paman Sam. Sebab, kalau bangun pabrik di sana, produknya tidak dianggap impor, tidak kena tarif.

"Namun, hal itu menambah produk domestik bruto (PDB) AS dan penyerapan tenaga kerja di AS. Itu bukan solusi untuk Indonesia," tandasnya.

Selain memanfaatkan potensi pasar domestik, upaya lain agar bisa keluar dari tekanan adalah dengan melakukan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Afrika, terutama ke negara Islam anggota organisasi kerja sama Islam (OKI), Eropa Timur, hingga Amerika Latin.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhisthira mengkalkulasikan dengan gabung BRICS, maka ada tambahan tarif 10 persen bagi RI sehingga bisa kena tarif sampai 42 persen.

Celios, terangnya, sudah menghitung dampak pengenaan tarif sebesar 32 persen oleh AS. Output ekonomi RI berpotensi turun 164 triliun rupiah, kemudian pendapatan tenaga kerja turun 52 triliun rupiah, serta penurunan ekspor sebesar 105,9 triliun rupiah.

Risiko lainnya, serapan tenaga kerja berpotensi turun 1,2 juta orang. "Jadi, ini cukup signifikan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia karena beberapa sektor padat karya masih bergantung pada AS seperti alas kaki, pakaian jadi dominan ke AS," ungkap Bhima.

Diversifikasi Pasar

Menurutnya, pemerintah harus mencoba mendorong diversifikasi tujuan pasar ekspor, salah satunya ke mitra Asean. Langkah berikutnya, pemerintah perlu memitigasi efek terhadap PHK (pemutusan hubungan kerja) selama masa transisi diversifikasi ekspor itu.

Celios, ucapnya, sudah menyarankan dari awal bahwa insentif yang diberikan pemerintah itu (Bantuan Subsidi Upah/BSU) terlalu kecil, lalu insentif PPh 21 karyawan juga masih terbatas di beberapa sektor, padahal mestinya diperluas. "Yang harus dilakukan pemerintah yakni memberi paket kebijakan yang lengkap termasuk untuk pemberian diskon tarif listrik untuk industri padat karya misalnya sampe 40 persen selama satu tahun," ungkap Bhima.

Kemudian, proteksi terhadap produk produk impor. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru ini masih disusun. Diharapkan aturan tersebut lebih berkualitas dari pada Permendag sebelumnya untuk menjaga barang barang impor.

Termasuk juga harusnya ada pengawasan yang lebih ekstra ketat di pusat kawasan berikat, karena barang barang barang impor, barang jadi yang bocor dari situ. Pengawasan terhadap importasinya sangat penting.

Kemudian, soal BSU harus diberikan ke sektor yang orientasi pasarnya ke AS minimum 600 ribu per bulan selama 3 bulan, jadi 600 ribu kali 3 bulan 1,8 juta.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diwakili oleh U.S. Secretary of Commerce, Howard Lutnick dan United States Trade Representative, Jamieson Greer, Rabu (9/7).