Gubernur Riau Carikan Sekolah Lain untuk Anak Tesso Nilo

Jakarta - Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya menampung anak-anak yang bersekolah di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, di sekolah lain.

“Sedang kami komunikasikan semua. Kami lagi berusaha menampung mereka di sekolah yang ada,” kata Wahid di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/7).

Sebagai informasi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali 81.793 hektare lahan di TNTN sehingga sebagian masyarakat setempat direlokasi dan berdampak pada kebutuhan pendidikan anak-anak.

Wahid mengatakan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) telah meminta bantuan Satgas PKH untuk mencari jalan keluar atas masalah ini.

Gubernur Riau itu juga meminta Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk membantu pihaknya dalam hal tata kelola sekolah.

“Kalau bisa, Menteri Pendidikan juga ikut andil dalam membantu kami dalam tata kelolanya,” ujarnya.

Adapun saat ini, lanjut Wahid, pemerintah setempat tengah memverifikasi para penduduk yang bermukim di TNTN.

“Sedang verifikasi mana penduduk yang benar-benar sudah bermukim di sana sejak lama, mana yang memang direkrut oleh cukong,” katanya.

Sementara itu, Wadan Satgas PKH Brigjen TNI Dodiawa Triwinarto mengungkapkan bahwa terdapat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di kawasan TNTN.

“Sementara, data ini baru enam (sekolah) yang kita peroleh dan juga sedang diinventarisasi oleh kawan-kawan pemerintah daerah dan satgas,” ujarnya.

Dia juga menyebut bahwa terdapat sekolah jarak jauh yang merupakan sekolah perwakilan dengan bangunan semi-permanen.

“Jadi, sekolah induknya SD-nya di kawasan HTI (hutan tanaman industri), tapi dia karena bapaknya bekerja di situ, dia menitipkan anak dengan sekolah jarak jauh,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan bahwa hak atas pendidikan bagi anak-anak di kawasan TNTN tidak boleh dikorbankan dalam proses penertiban oleh Satgas PKH.

“Kebijakan yang dibuat harus diletakkan dalam kerangka melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan anak-anak di kawasan Tesso Nilo. Hak atas pendidikan bagi anak-anak tidak boleh menjadi korban,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan.

Munafrizal menjelaskan dalam survei awal yang diperoleh Kementerian HAM, setidaknya 11.000 kepala keluarga atau sekitar 40.000 jiwa terdampak relokasi mandiri paling lambat 22 Agustus 2025.

Puluhan sekolah dasar dan menengah disebut kehilangan akses karena jarak antarsekolah alternatif melebihi 20 kilometer dari permukiman.

Menurut dia, kondisi ini dapat berdampak terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak.

Untuk itu, Munafrizal mengimbau kementerian terkait, khususnya Kemendikdasmen, agar memberikan perhatian serius terhadap dampak penghentian aktivitas pendidikan di kawasan Tesso Nilo.