Pemkab Jembrana Lakukan Pendataan Internal Jumlah Pekerja Migran

JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali melakukan pendataan internal untuk mengetahui jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) berasal dari daerah tersebut.

"Kami akan melibatkan kepala dusun untuk mendata jumlah warga yang bekerja ke luar negeri," kata Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana Putu Agus Arimbawa di Negara, Kabupaten Jembrana, Senin (7/7).

Dia mengatakan pendataan ini berlaku bagi tenaga kerja legal maupun ilegal berasal dari kabupaten tersebut.

Dengan mengetahui jumlah pekerja migrain, kata dia, pemerintah daerah bisa menyusun mitigasi, termasuk dalam mencegah masyarakat yang akan bekerja di luar negeri secara ilegal.

Khusus pekerja ilegal, pihaknya tidak semata-mata memandang mereka bersalah dari sisi peraturan, akan tetapi mengkaji secara utuh.

"Pekerja migran yang ilegal bisa saja mereka juga korban. Korban dari iming-iming janji bekerja di luar negeri," katanya.

Seseorang menjadi pekerja migran ilegal, menurut dia, disebabkan sejumlah faktor, namun yang paling dominan karena terpengaruh janji-janji.

Karena dianggap sebagai korban, pihaknya akan mendorong seluruh pekerja migran berasal dari daerah itu terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja Pekerja Migran Indonesia (TKPMI).

"Apakah akan ada bantuan dari pemerintah? Kami masih melakukan kajian termasuk dari sisi hukum. Kalau pekerja migran yang legal sudah pasti memiliki BPJS TKPMI. Nah yang ilegal ini yang perlu kajian, karena bagaimanapun juga mereka warga negara Indonesia," katanya.

Hingga saat ini, kata dia, jumlah warga Kabupaten Jembrana yang menjadi pekerja migran sekitar 680 orang, yang sebagian besar berada di Jepang.

Namun, jumlah secara riil pihaknya menduga lebih banyak karena data di Pemkab Jembrana tidak termasuk yang bekerja di kapal.

"Untuk yang bekerja di kapal datanya ada di Dirjen Perhubungan Laut. Semoga ke depan sistem pendataan pekerja migran bisa terintegrasi," katanya.