Kemenhub Optimistis Alur Pelabuhan Pulau Baai Dibuka Sebelum Batas yang Ditentukan

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud optimistis pembukaan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dapat dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025, yaitu 31 Juli 2025.

“Kami targetkan kapal-kapal dapat mulai melintasi alur secara terbatas sebelum tenggat waktu yang ditetapkan," kata Masyhud dalam kunjungan kerja bersama Komisi V DPR RI ke Bengkulu yang juga turut meninjau langsung pengerukan alur Pulau Baai di Bengkulu, Kamis.

Dia menyampaikan, pihaknya menyerahkan teknis pelaksanaan kepada PT Pelindo untuk terus melanjutkan pekerjaan pengerukan secara bertahap.

Setelah penyelesaian pengerukan alur darurat dengan kedalaman hingga -4 mLWS, proses akan dilanjutkan dengan normalisasi alur hingga mencapai kedalaman -6,5 mLWS guna memastikan kelancaran pelayaran.

Pelaksanaan kegiatan itu disesuaikan dengan kondisi teknis dan efisiensi operasional di lapangan.

Ia menegaskan kegiatan itu juga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

"Karena itu, semua pihak didorong untuk bekerja secara kolaboratif dan saling mendukung,” ujar Masyhud sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Lebih lanjut Masyhud menekankan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan PT Pelindo, agar Pelabuhan Pulau Baai dapat segera kembali beroperasi secara optimal demi mendukung aktivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan hambatan konektivitas antara Enggano dan Pulau Baai, Ditjen Perhubungan Laut juga terus memperkuat pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan, serta melaksanakan berbagai upaya tidak hanya untuk jangak pendek saja tapi juga upaya jangka panjang.

Untuk jangka pendek, Kemenhub mengoptimalkan pengoperasian layanan transportasi laut menggunakan kapal KMP Pulau Tello dengan sistem rede transport oleh kapal-kapal negara berkolaborasi dengan instansi terkait.

Selain itu, Kemenhub melalui KSOP Kelas III Pulau Baai juga telah melakukan berbagai langkah antara lain melakukan pemeriksaan kelaiklautan bagi kapal-kapal yang terdampak hambatan operasional.

Selain itu, pemanfaatan Pelabuhan Linau Bintuhan sebagai pelabuhan alternatif, penyusunan dan penetapan SOP untuk operasional alur pelayaran terbatas serta persiapan pengaktifan kembali trayek kapal perintis KM M.H. Thamrin.

Ketua Tim Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi percepatan Kemenhub bersama pihak terkait lainnya yang tidak hanya jangka pendek, tapi juga pikirkan solusi jangka panjang cegah sedimentasi penyebab pendangkalan alur.

"Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas kolaborasi dalam menyelesaikan hambatan konektivitas Enggano – Baai," kata Syaiful.