Segera Terapkan Digitalisasi Parkir

JAKARTA – Pemprov Jakarta sebaiknya segera menerapkan digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Dinas Perhubungan Jakarta segera memperkuat upaya digitalisasi pengelolaan parkir. Langkah ini penting guna menggali potensi retribusi parkir secara optimal,” tutur Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Nova Harivan Paloh, Selasa.

“Selama ini kita melihat masih banyak potensi retribusi parkir yang hilang, terutama di lokasi-lokasi parkir liar. Ke depan, perlu evaluasi menyeluruh agar pengelolaan parkir, baik on street maupun off street, bisa lebih maksimal,” ujar Nova.

Nova mengingatkan, saat ini DPRD juga sedang membahas persoalan parkir melalui Panitia Khusus (Pansus) Parkir. Salah satu rekomendasi utama, mendorong digitalisasi sistem parkir serta modernisasi peran juru parkir (jukir) di lapangan.

“Digitalisasi diperlukan. Juru parkir juga harus dibekali pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem modern. Kita tidak bisa lagi bergantung pada sistem manual dengan tiket karcis karena rawan kebocoran,” tegasnya.

Menurut Nova, sistem digital memungkinkan data transaksi parkir langsung terkoneksi dengan pusat data pemerintah. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas pendapatan bisa terpantau secara real time.

“Kalau sistemnya digital, kita bisa tahu tiap hari berapa pemasukan dari parkir di ruas A, B, atau C. Ini akan sangat membantu Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi,” jelasnya.

Menanggapi usulan penggunaan CCTV untuk mengawasi parkir on street, Nova menilai, hal itu bisa menjadi tahap lanjutan. Namun saat ini, prioritas utama adalah memastikan infrastruktur digitalisasi dan pelatihan SDM untuk juru parkir. “Yang paling penting sekarang adalah alat digitalnya dulu disiapkan, kemudian pelatihan jukirnya,” tandas Nova.

Inflasi Terkendali

Sementara itu, isu lain yang tengah dihadapi Pemprov Jakarta, terkait inflasi. Kabar baik disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta yang mencatat inflasi bulanan Jakarta pada bulan Juni sebesar 0,13 persen. Data ini memperlihatkan bahwa inflasi Jakarta lebih terkendali dibandingkan inflasi secara nasional, 0,19 persen.

“Inflasi di bulan Juni, tercatat 0,13 persen. Ini jela lebih terkendali dibandingkan inflasi nasional,” tutur Kepala BPS Jakarta, Nurul Hasanudin, Selasa. Adapun angka inflasi bulanan Jakarta bulan Juni merupakan terendah di Pulau Jawa. Wilayah dengan angka inflasi bulanan tertinggi di Pulau Jawa adalah Jawa Timur dengan 0,43 persen.

Hasanudin pun merinci berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,09 persen. Kemudian, kelompok transportasi juga memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen.

Sedangkan, komoditas yang memberi andil utama inflasi bulanan Jakarta Juni 2025, yaitu angkutan udara dengan andil 0,06 persen. Daging ayam ras (0,02 persen), tomat (0,02 persen), cabai rawit dan sawi putih (0,01 persen), serta tarif kendaraan roda dua daring (0,01 persen).

“Komoditas utamanya yang memberikan andil inflasi adalahangkutan udara. Angkutan udara secara nasional juga disebutkan memberikan andil yang secara rata-rata cukup tinggi,” ujar Hasanudin. Adapun inflasi tahun kalender Jakarta bulan Juni terhadap Desember 2024 tercatat sebesar 1,5 persen.

“Ini juga tentunya lebih terkendali karena di dalam konteks target inflasi 2,5 persen plus minus 1. Tentunya ini berada pada range yang paling rendah 1,5 persen,” katanya.