Kredit UMKM Masuk Radar BI, Cegah Dampak Negatif ke Perekonomian!

BANDARLAMPUNG - Penurunan kualitas kredit dapat menyebabkan bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada UMKM, atau bahkan menolak pengajuan pinjaman. Hal ini akan mempersulit UMKM untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan untuk beroperasi dan berkembang. 

Kualitas kredit yang menurun dapat meningkatkan risiko kredit macet, yang dapat merugikan bank dan lembaga keuangan. Hal ini dapat menyebabkan bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan UMKM. 

Bank Indonesia (BI) terus mencermati tren penurunan kualitas penyaluran kredit kepada UMKM secara regional dan nasional agar ke depan tak berdampak negatif terhadap daya tahan perekonomian Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengamini bahwa rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM cenderung meningkat yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan belakangan ini.

"Ini yang tentu kami amati, kami cermati, supaya jangan sampai (penurunan kualitas kredit UMKM) ini berlangsung terlalu lama, karena bagaimana pun juga ini nanti akan menurunkan daya tahan ekonomi kita. Harapan kita kan tidak seperti itu," kata Bimo dalam sesi wawancara bersama media di Bandarlampung, Lampung, yang dikutip Kamis (26/6).

BI terus memantau perkembangan penyaluran kredit UMKM agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor riil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Meski demikian, berdasarkan diskusi bank sentral melalui Kantor Perwakilan (KPw) BI dengan industri perbankan di Provinsi Lampung, Bimo menyampaikan bahwa perbankan tetap menunjukkan optimisme terhadap prospek penyaluran kredit, khususnya pada sektor-sektor utama di wilayah tersebut.

Sektor pertanian seperti kopi, kakao, dan padi di Provinsi Lampung saat ini menikmati tren harga komoditas yang positif dan diprediksi bertahan hingga akhir tahun.

"Kinerja sektor-sektor utama, yang juga banyak dibiayai oleh perbankan, itu masih diperkirakan masih tumbuh positif, sehingga perbankan masih optimis, khusus untuk yang kredit-kredit ini (ke sektor pertanian di Lampung)," kata Bimo.

Namun, sikap perbankan terhadap kredit, termasuk UMKM, tetap dilandasi prinsip kehati-hatian. Mereka cenderung lebih selektif dalam menilai calon debitur dan hanya menyalurkan kredit kepada pelaku usaha dengan kinerja usaha yang kuat dan prospektif.

"Jadi, tetap ada kehati-hatian di sisi perbankannya," ujar Bimo.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total baki debet UMKM per Maret 2025 mencapai Rp1.496,79 triliun naik 1,94 persen year on year (yoy) dari Rp1.468,2 triliun.

Adapun berdasarkan wilayah, baki debet UMKM di Provinsi Lampung tercatat meningkat 3,04 persen yoy dari Rp30,39 triliun per Maret 2024 menjadi Rp31,32 triliun per Maret 2025.

Secara tahunan, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM nasional meningkat 16 basis point (bps) dari 3,98 persen per Maret 2024 menjadi 4,14 persen dengan total kredit bermasalah mencapai Rp61,98 triliun per Maret 2025.