Pembangunan Kota Jakarta harus berpijak pada nilai budaya

Jakarta -- Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa pembangunan kota harus berpihak pada nilai budaya dan kearifan lokal.

"Pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada modernisasi tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal," ujar dia dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Memperingati HUT ke-498 Kota Jakarta di Jakarta, Minggu.

Hal ini sejalan dengan tema HUT Jakarta tahun ini, yakni "Jakarta Kota Global dan Berbudaya". Dengan tema ini, HUT Jakarta bukan hanya seremonial tahunan tetapi menjadi momentum refleksi secara bersama atas perjalanan panjang kota ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, budaya dan peradaban.

Dia mengingatkan, sebagai kota metropolitan yang sedang bersiap menghadapi transisi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta harus mampu menata diri sebagai kota global yang setara dengan kota-kota besar dunia tanpa hilang jati diri budayanya.

Karena itu, nilai gotong-royong, toleransi dan keberagaman yang telah menjadi kekuatan Jakarta harus terus dijaga dan diperkuat.

DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen akan terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan berkontribusi aktif dalam membangun Jakarta menjadi kota yang semakin layak huni, kompetitif dan berbudaya sehingga menjadikan kota Jakarta sebagai standar baru kota global.

Khoirudin menyampaikan berbagai program dan kebijakan telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan transportasi hingga upaya pengendalian banjir dan pengembangan ruang terbuka hijau merupakan fokus utama yang harus terus diperkuat.

DPRD Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa pembangunan tidak hanya harus menciptakan kemajuan fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh warga Jakarta.

DPRD Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif, transparan dan akuntabel.