Penajam Sinkronkan Wilayah Administrasi dengan Otorita IKN

KALIMANTAN TIMUR - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyinkronkan wilayah, kewenangan dan transisi administratif di kawasan delineasi IKN yang mencakup sebagian wilayah kabupaten itu, yakni Kecamatan Sepaku.

“Masih banyak yang perlu disinkronkan, dan kewenangan perlu di harmonisasi,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahrudin M Noor saat pertemuan di Kantor Otorita IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, kemarin.

“Koordinasi pembagian kewenangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah kabupaten dan Otorita OKN,” tambahnya.

Sekretaris Daerah PemkabPenajam Paser Utara Tohar mengatakan anggaran belanja daerah bagi Kecamatan Sepaku sebagai wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang kini masuk kawasan delineasi IKN masih berjalan tiap tahun.

Menurut dia, khususnya belanja daerah untuk wilayah yang masuk delineasi IKN yang masih ada di setiap tahun anggaran perlu dikomunikasikan karena bagian dari upaya penyempurnaan konsepsi ke depan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan IKN.

Pembahasan juga meliputi aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada dalam wilayah IKN, dan status kependudukan dan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di kawasan IKN.

Kemudian juga dibahas sinkronisasi tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan wilayah yurisdiksi IKN.

“Menyangkut permasalahan kependudukantelah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menyusun basis data yang akurat terkait penduduk yang tinggal di dalam kawasan IKN,”jelas Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto. “BPS lakukan sensus terhadap penduduk sekitar, akan terdata dan diketahui yang beririsan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya.

Membangun sinergi antara IKN dan daerah mitra secara seimbang sangat penting, timpal Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, termasuk dalam aspek pengembangan SDM.  Ant/S-2