Pemprov DKI Ajak Pamong Kelurahan Dukung Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2025

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mengajak para pamong kelurahan berperan aktif dalam pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) Tahun 2025. Ajakan ini ditujukan untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta.

Langkah tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pelaksanaan SPHAD dan SPHPD Tahun 2025 bagi lurah se-DKI Jakarta yang digelar di Kantor UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (12/6). Kegiatan ini mengusung tema “Urgensi Peran Pamong di Kelurahan dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jakarta”, serta diikuti oleh 360 peserta yang terdiri atas bupati, wali kota, camat, dan lurah.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, membuka kegiatan tersebut bersama Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah. Dalam sambutannya, Ali menyampaikan bahwa SPHAD dan SPHPD merupakan upaya nyata pemerintah untuk memperoleh data yang akurat mengenai skala, bentuk, dan dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

“Tujuan survei ini tidak hanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi lapangan, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan dan perlindungan melalui kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Ali.

Ali menegaskan bahwa lurah dan camat sebagai pemimpin wilayah memiliki posisi strategis dalam melindungi warga dari kekerasan. Kepekaan dan respons cepat dari pamong dinilai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan kasus di tingkat akar rumput. Ia berharap para lurah memahami mekanisme survei dengan baik dan mampu menjalin kolaborasi yang erat demi keberhasilan pelaksanaannya.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, menambahkan bahwa hasil SPHAD 2024 menunjukkan 13,56 persen anak dan remaja di Jakarta mengalami kekerasan dalam setahun terakhir. Sedangkan hasil SPHPD 2024 mencatat 3,78 persen perempuan menjadi korban kekerasan fisik atau seksual.

“Jika melihat fakta dan tingginya angka prevalensi kekerasan, maka peran pamong—khususnya lurah dan camat sebagai pemimpin terdekat masyarakat—dapat menjadi garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak,” tegas Iin.

Iin mengungkapkan bahwa UPT PPPA menerima sekitar 2.000 laporan kasus kekerasan setiap tahun, namun angka ini diyakini masih di bawah jumlah kejadian sebenarnya. Ia berharap, melalui sosialisasi ini, para pamong dapat memahami teknis pelaksanaan SPHAD dan SPHPD 2025 dengan baik. SPHAD akan dilaksanakan pada 18 Juni–18 Juli 2025 dengan target 3.000 anak usia 13–24 tahun, sedangkan SPHPD berlangsung Agustus–September 2025 dengan target 3.000 perempuan usia 15–64 tahun dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

Dalam sesi talkshow, Iin juga menyampaikan paparan materi bersama empat narasumber lainnya, yaitu Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Fadhilannisa Apridini, Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin, Perwakilan Bareskrim Polri AKBP Endang Sri Lestari, dan Psikolog Klinis Norida dari UPT PPPA.

Acara ditutup dengan prosesi simbolik penempelan stiker “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” di mobil dinas seluruh kelurahan, kecamatan, dan wali kota se-DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen bersama mencegah kekerasan di ibu kota.