Cegah Stunting di Sleman, Gerakan Orang Tua Asuh Digencarkan

Sleman -- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) melakukan peninjauan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Kalurahan (setingkat desa) Triharjo dan Caturharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa.

Kegiatan peninjauan ini bersamaan dengan Internalisasi Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 Regional II yang meliputi DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Kemendukbangga/BKKBN Wihaji diwakili Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta beserta Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Bonivasius Prasetya Ichtiarto didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa beserta Kepala BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa memberikan apresiasi  atas kunjungan Kemendukbangga/BKKBN dalam upaya mendukung upaya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Kabupaten Sleman.

Menurut Danang, stunting menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian nasional, karena dampaknya terhadap kualitas SDM di masa depan sangat berpengaruh penting.

"Hasil pemantauan gizi melalui ePPGBM, prevalensi stunting di Kabupaten Sleman pada 2024 sebesar 4,41 persen, lebih rendah dibandingkan pada 2023 sebesar 4,51 persen," katanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program Genting.

"Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Sleman sudah berkoordinasi dengan pengurus TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Sleman, agar dapat menjadi mitra kami dengan menjadi orang tua asuh dalam program Genting di Sleman," katanya.

Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta dalam agenda Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 mengatakan diperlukan kebijakan kependudukan yang komprehensif dalam rangka menyongsong bonus demografi, menghadapi aging population dan menyelesaikan isu-isu kependudukan lainnya serta dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, grand design pembangunan kependudukan (GDPK) disusun sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistemastis dan berkesinambungan.

"GDPK ini sangat penting karena nantinya akan menjadi guidlines bagi daerah untuk menentukan arah tujuan masalah kependudukan dan pembangunan keluarga," katanya.

Ia mengatakan, saat ini paradigmanya BKKBN yang telah menjadi Kemendukbangga adalah bagaimana mengedukasi dan memberdayakan masyarakat menjadi manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.