Gubernur NTB Tetapkan Desa Ungga sebagai Percontohan Rumah Transformatif demi Wujudkan Hunian Layak, Berdaya, dan Berkelanjutan
📅 Senin, 09 Jun 2025, 20:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Desa Ungga di Kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi percontohan pembangunan perumahan transformatif di wilayah setempat.
"Konsep pembangunan rumah transformatif menjadi penting di tengah keterbatasan lahan," kata Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah di Mataram, Senin (9/6).
Dalam forum yang dihadiri para bupati, wali kota, dan kepala dinas perumahan se-NTB itu, Gubernur menjelaskan pemerintah tengah menguji coba model perbaikan rumah berbasis transformasi sosial di Desa Ungga, Lombok Tengah, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTB.
Ia mengatakan, konsep pembangunan transformatif tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, sebagaimana yang umumnya dilakukan oleh dinas perumahan. Lebih dari itu, pendekatan ini melibatkan lintas sektor untuk melihat persoalan kemiskinan ekstrem secara lebih menyeluruh.
Gubernur menyebutkan, berbagai OPD seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
"Perhatian diberikan pada aspek tata ruang, sanitasi, akses air bersih, hingga penciptaan ruang sosial yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang masyarakat," terang Iqbal.
Menurutnya, perbaikan rumah semata tidak cukup. Ia mencontohkan bahwa tanpa transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, warga yang telah dibantu justru bisa kembali jatuh ke jurang kemiskinan karena harus menjual aset-aset produktif untuk bertahan hidup.
"Ujung-ujungnya kita harus intervensi lagi karena masuk dalam jurang kemiskinan," ucapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya identifikasi potensi ekonomi warga agar mereka bisa hidup mandiri dan tidak bergantung pada bantuan.
Lebih lanjut, Gubernur NTB menyampaikan bahwa penanganan isu perumahan dan permukiman memang bersifat lintas sektoral. Tugas utama kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, adalah merajut berbagai sumber daya yang tersebar di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan.
Gubernur pun mengajak para bupati dan wali kota agar memandang persoalan kemiskinan ekstrem dari berbagai sisi. Tujuannya bukan hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.
"PR paling penting kita adalah menyelesaikan usulan agar cepat sampai ke Kementerian Perumahan, saya harap balai perumahan untuk memberikan asistensi sehingga proposal betul-betul sesuai dengan keinginan pemerintah pusat," katanya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!