Foto: Diskusi RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri

Ads

📅 Sabtu, 31 Mei 2025, 01:18 WIB

Pegiat Hukum Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno (tengah) bersama Pengamat hukum pidana, Universitas Trisakti Azmi Syahputra (kiri) dan Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto (kedua kanan) berbincang sebelum diskusi bertajuk "RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri” di KanaKana Kafe, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Pegiat Hukum Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno (tengah) bersama Pengamat hukum pidana, Universitas Trisakti Azmi Syahputra (kiri) dan Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto (kedua kanan) berbincang sebelum diskusi bertajuk "RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri” di KanaKana Kafe, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Pegiat Hukum Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno (tengah) bersama Pengamat hukum pidana, Universitas Trisakti Azmi Syahputra (kiri) dan Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto (kedua kanan) berbincang sebelum diskusi bertajuk "RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri” di KanaKana Kafe, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Pegiat Hukum Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno (tengah) bersama Pengamat hukum pidana, Universitas Trisakti Azmi Syahputra (kiri) dan Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto (kedua kanan) berbincang sebelum diskusi bertajuk "RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri” di KanaKana Kafe, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Pegiat Hukum Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno (tengah) bersama Pengamat hukum pidana, Universitas Trisakti Azmi Syahputra (kiri) dan Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto (kedua kanan) berbincang sebelum diskusi bertajuk "RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri” di KanaKana Kafe, Jakarta, Jumat (30/5/2025). Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Foto: Diskusi RUU KUHAP dan Repositioning Penyidik Polri

Doc. Koran Jakarta/Wahyu AP

Berita Foto Terbaru

Polda Jabar Tangkap Tersangka Penyekapan dan Penganiayaan

Perpustakaan Keliling Perluas Jangkauan Informasi dan Literasi di Magelang

Bursa Kerja Magelang Sediakan Ribuan Lowongan dan Kesempatan bagi Difabel

Penataan Ruang Publik Menyambut HUT DKI Jakarta

Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia 2026 di Semarang

Program SPHP Kedelai Dukung Perajin Tahu dan Tempe