KLH Ingatkan Cegah Kebakaran Lahan Bukan hanya Urusan Pemerintah, tapi Juga Dunia Usaha

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengingatkan pencegahan kebakaran lahan bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga dunia usaha, terutama yang mengelola lahan dalam skala besar.

“Kebakaran lahan bukan hanya urusan pemerintah. Dunia usaha, terutama yang mengelola lahan dalam skala besar, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat," ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofqi dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (25/5).

Berbicara dalam Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu (24/5), Menteri LH menyatakan pentingnya aksi bersama dalam menghadapi risiko kebakaran lahan yang terus mengancam wilayah-wilayah rawan di Indonesia, terutama menjelang musim kemarau.

Secara khusus, dia menyoroti bahwa secara nasional dalam periode 1 Januari hingga 22 Mei 2025, tercatat sebanyak 179 kejadian kebakaran lahan di sejumlah provinsi. Antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak lengah dalam menghadapi musim kemarau mendatang.

Menteri Hanif berharap peran aktif 146 perusahaan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan 317 perusahaan lainnya di wilayah Sumatera bagian selatan dapat memperkuat pencegahan kebakaran lahan, guna mendukung target nol kejadian kebakaran lahan secara nasional.

"Perlu adanya dukungan kepada instansi, lembaga, dan masyarakat untuk upaya strategis berskala besar, seperti patroli bersama, operasi modifikasi cuaca, hingga pemadaman apabila kondisi darurat terjadi," demikian Hanif Faisol Nurofiq.