Wamenpar Minta Praktik Pungli Tak Ada Lagi di Destinasi Wisata

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa meminta semua pihak untuk mendukung tidak adanya lagi pungutan liar (pungli) di kawasan destinasi wisata.

"Saya rasa menjadi tugas kita bersama untuk bisa menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya rasa kita semua punya komitmen yang sama, punya perasaan yang sama bahwa praktik-praktik seperti ini (pungli) tidak boleh terjadi," kata Ni Luh dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (20/5).

Ni Luh menekankan bahwa destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah kunci untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, sekaligus memastikan dampak positif pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam rapat tindak lanjut penanganan pungli secara daring bersama seluruh stakeholder pariwisata di Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Rabu (21/5), Ni Luh menyoroti kejadian pungli sudah menjadi perhatian di tengah begitu pesatnya perkembangan sektor pariwisata di NTT.

Maka dari itu, ia menyatakan pemerintah mendukung sepenuhnya langkah pemerintah daerah juga aparat hukum untuk melakukan pembinaan juga penindakan tegas terhadap pelaku agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi ke depan.

"Pendekatan yang perlu dilakukan tentu saja perlu bersifat preventif dan edukatif, khususnya pada anak-anak dan masyarakat yang ada di sana," katanya.

Kementerian Pariwisata akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kabupaten agar memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata dan sadar wisata.

Ni Luh mengatakan masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam semua ekosistem pariwisata di desa wisata dan destinasi pariwisata melalui skema pelatihan, pembinaan, serta penguatan ekosistem pariwisata, terutama agar bisa mendapatkan peluang usaha dari berkembangnya aktivitas pariwisata.

Ni Luh memandang pembekalan informasi kepada wisatawan mengenai nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan kebiasaan setempat, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di destinasi tidak kalah pentingnya untuk kenyamanan aktivitas berwisata.

Kemenpar juga mengimbau kepada wisatawan yang ingin memberikan bantuan pendidikan ataupun berupa uang, agar tidak memberikan langsung disampaikan kepada anak-anak di lokasi destinasi yang dikunjungi, namun dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga desa, komunitas, atau pemerintah daerah agar penyaluran bantuan bisa terkoordinasi dan tersalurkan dengan baik.

"Ini harus jadi titik balik bagi pariwisata di Sumba dan NTT untuk menciptakan pariwisata berkualitas yang tertib dan inklusif. Kita harus berkolaborasi bersama, kami mendukung penguatan SDM lokal melalui pelatihan digital, pemasaran destinasi, dan manajemen destinasi berbasis komunitas," ujarnya.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla berkomitmen pungli tidak terjadi lagi agar pengembangan pariwisata di Sumba Barat Daya semakin baik.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 20 Mei 2025, ia mengatakan masyarakat menyadari bahwa perbuatan oknum adalah perbuatan memalukan dan melanggar aturan.

Masyarakat dan penghuni Kampung Adat Ratenggaro meminta pemerintah terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan dalam menjamu wisatawan dan pengelolaan objek wisata Ratenggaro, serta sepakat untuk menyelesaikan masalah internal dalam pengelolaan destinasi wisata.

Pertemuan juga menyepakati untuk dibuatnya papan informasi di depan pos masuk dan di dalam Kampung Adat Ratenggaro tentang ketentuan aktivitas wisata seperti daftar tarif masuk, tarif menunggang kuda, tarif foto, dan kegiatan lainnya sesuai peraturan desa dan akan melibatkan pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP.