Sekolah Rakyat Terapkan 2 Kurikulum

Pembelajaran di Sekolah Rakyat akan menggunakan dua kurikulum yakni kurikulum formal dan pendidikan karakter.

JAWA TIMUR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan terdapat dua kurikulum pembelajaran yang sedang dipersiapkan untuk digunakan di Sekolah Rakyat, yakni kurikulum formal dan pendidikan karakter.

“Ada dua kurikulum, yakni kurikulum formal dan kurikulum pendidikan karakter,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya seusai Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Al-Hikmah International Islamic Boarding School di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (19/5).

Menurut dia dua kurikulum itu penting karena tidak hanya mematangkan pelajar dari sisi akademis, tetapi juga karakter atau kepribadiannya. “Apalagi Sekolah Rakyat ini kan boarding school,” ujarnya.

Mensos Gus Ipul juga menyatakan mendapatkan bantuan dari sekolah swasta dalam menyusun modul dan penggunaan aplikasi pembelajaran untuk Sekolah Rakyat. “Seperti di Al-Hikmah juga punya aplikasi, in syaa Allah akan memudahkan kami mengelaborasikan kurikulum yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tuturnya.

Mengenai perkembangan progres fasilitas untuk Sekolah Rakyat, dia menyebut jika saat ini ada 53 bangunan yang sedang dalam tahap renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Perbaikan kondisi bangunan di puluhan titik Sekolah Rakyat tersebut tidak menemui kendala apapun. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Renovasi bangunan untuk Sekolah Rakyat dijadwalkan rampung pada Juni 2025, sehingga bisa segera menyelenggarakan proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2025/2026.

Dia pun berharap realisasi pelaksanaan proses pendidikan bagi siswa dan siswi di Sekolah Rakyat ke depannya bisa berjalan di 100 titik. “Mudah-mudahan ke depan ada 50 lagi titik atau 40 titik sehingga nanti ada 100 titik,” ucapnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa lokasi yang akan dijadikan sebagai Sekolah Rakyat mulanya diajukan terlebih dahulu kepada Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya dilakukan survei lokasi. 

Setelah dinyatakan layak, maka Kementerian Pekerjaan Umum akan membuat rencana renovasi. Bahkan, kata dia, hingga saat ini survei terhadap usulan lokasi Sekolah Rakyat masih terus dilakukan.

Lebih dari 10 Ribu

Mensos mengharapkan jumlah peserta didik yang tertampung di dalam program Sekolah Rakyat bisa mencapai lebih dari 10 ribu pelajar. “Harapan kami kalau bisa di atas 10 ribu pelajar. Tapi ini masih berharap ya, belum pasti,” kata Gus Ipul.

Sebanyak 10 ribu pelajar itu merupakan akumulasi dari siswa siswi jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Sekolah Rakyat.

Para peserta didik di Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk di dalam desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN sendiri merupakan sistem data tunggal yang di dalamnya memuat informasi menyoal kondisi sosial ekonomi keluarga se-Indonesia.

“Kalau sekarangtarget yang bisa tertampung sekitar lima ribu siswa,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa lokasi sekolah rakyat sebaiknya fokus pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah marginal yang selama ini kesulitan mendapatkan akses layanan pendidikan.

“Kalau sekolah rakyat ini ditempatkan di pusat kabupaten, anak-anak dari pulau-pulau terluar akan tetap kesulitan menjangkaunya,” kata Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pendidikan Daerah 3T soal Rencana Program Sekolah Rakyat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebaiknya, kata dia, dorong keluar, ke pinggiran-pinggiran, agar aksesibilitas masyarakat lebih cepat dan mudah. Ant/S-2