Kemendagri: Kesejahteraan warga dimulai dari pelayanan publik terbaik

Doc: ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

Ket. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono dalam kegiatan yang diadakan BPSDM DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (20/5).

Jakarta -- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa kesejahteraan warga dimulai dari pelayanan publik terbaik dan berbasis digital.

"Kalau pelayanan publik baik, pada level manfaat, lapangan kerja terbuka. Pada tingkat dampak, kesejahteraan meningkat. Ini dimulai dari pelayanan publik yang terbaik berbasis digital," ujar Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono dalam kegiatan yang diadakan BPSDM DKI di Jakarta, Selasa.

Merujuk data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2024, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional sebesar 3,12 dari skala 5 dengan predikat baik.

Capaian ini melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 2,60. Oleh karena itu, lanjut Sugeng, menjadi pekerjaan rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai indeks tersebut.

Sementara pada tingkat global, Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara dalam daftar dengan mencatatkan skor daya saing 71,52 poin pada tahun 2024.

Indonesia mengungguli Inggris, Prancis, dan Jepang yang masing-masing memiliki skor daya saing 70,82 poin; 69,67 poin; dan 64,96 poin.
Skor tersebut diperoleh dari penggabungan empat faktor utama penyusun indeks yakni performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi pada tataran bisnis, dan infrastruktur.

Di sisi lain, kata Sugeng, keberhasilan dalam pelayanan publik berbasis digital sekadar diukur dari indeks yang terus meningkat, tetapi pada sisi dampak, kemanfaatan.

"Misalnya, salah satu dampaknya adalah mengalirnya investasi kepada semua daerah. Ketika pelayanan publik kita baik, berbasis digital, maka investor akan melirik daerah kita. Ini kemudian manfaatnya, lapangan kerja terbuka lebar. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPSDM DKI Jakarta, Maria Qibtya mengingatkan di era transformasi digital yang dinamis saat ini, ASN dituntut tidak hanya melek teknologi, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

"Paradigma pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya sekadar cepat dan murah tetapi juga harus cerdas, inklusif dan berbasis data. Digitalisasi telah membuka peluang besar bagi kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik," ujar dia.