Menteri UMKM Menegaskan Pentingnya Perlindungan Pekerja di Ekosistem MBG

BANDUNG – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya perlindungan tenaga kerja dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mensukseskan program strategis pemerintah tersebut.

Terlebih sektor UMKM yang kini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan daya serap tenaga kerja sampai 97 persen secara nasional, kata dia, kini turut dilibatkan lebih jauh dalam MBG sebagai rantai pasok bagi penyediaan bahan pokok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Perlindungan tenaga kerja, dalam hal ini jaminan sosial ketenagakerjaan, sangat penting untuk pekerja-pekerja yang memang terlibat, supaya terlindungi semuanya. Karena kita tidak pernah tahu jika terjadi apa-apa kepada pekerja. Setidaknya mereka sudah dicover, diberikan jaminan perlindungan sosial yang aman bagi mereka," kata Maman di SPPG Cileunyi (Ponpes Al Kasyaf), Kabupaten Bandung, Senin (19/5).

Sebagai wujud komitmen perlindungan, dalam kegiatan piloting SPPG Ramah UMKM yang disandingkan dengan Peluncuran Perdana Perluasan keterlibatan UMKM dalam Program MBG hari ini di Cileunyi, Kementerian UMKM bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) mendaftarkan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Al-Kasyaf ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Di lokasi yang sama, Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Ady Hendrata, menyambut baik kolaborasi ini serta memberi perhatian besar terhadap perluasan kepesertaan pada sektor informal dan UMKM dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hingga saat ini, kata dia, dari 64,2 juta pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, baru 15,6 persen atau sekitar 10 juta diantaranya yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Ady, dengan melibatkan sektor UMKM pada program MBG, menjadikan program ini bukan hanya mampu mencerdaskan generasi bangsa melalui pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

"Tidak hanya membangun dari pusat tetapi membangun dari ladang, dari dapur, dari pasar dan dari tangan-tangan pekerja kecil yang menopang keberlangsungan hidupnya. Disini BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai wujud nyata komitmen negara untuk melindungi para pekerja yang terlibat di dalamnya dari risiko risiko sosial yang dapat terjadi," ujar Ady.

Selain kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dalam kegiatan tersebut juga diserahkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris pengusaha UMKM, dengan total mencapai Rp722 juta. Manfaat yang diberikan di antaranya santunan kematian, Jaminan Hari Tua, dan beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dari TK hingga Perguruan Tinggi.

"Kami meyakini ketahanan pangan perlu didukung dengan perlindungan sosial di belakangnya, karena ini bukan hanya soal perlindungan tapi soal keberlanjutan hidup rakyat yang berkeadilan serta memastikan bahwa setiap keringat kerja rakyat mendapatkan tempat yang layak dalam pembangunan nasional," ujarnya.

Ady optimistis, sinergi yang kuat antara pemerintah, pengusaha UMKM dan BPJS Ketenagakerjaan dapat membangun ekosistem perlindungan yang inklusif bagi seluruh pekerja dari kota hingga desa, serta dari pabrik hingga warung kecil, sehingga Indonesia emas yang bebas cemas dapat terwujud.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jabar Kunto Wibowo mengungkapkan berdasarkan data yang diterimanya pelaku UMKM di Jabar ada sekitar 3 juta, dan yang telah terdaftar untuk terlindungi baru 200 ribu.

"Jadi masih banyak yang belum terdaftar. Dengan adanya perluasan UMKM pada MBG ini, kami berkomitmen seluruh SPPG harus terlindungi. Supaya ekosistemnya terjaga, supaya kualitasnya semakin meningkat, dan supaya kesejahteraan orang-orang yang bekerja di situ juga semakin meningkat dan tetap produktif," ucap Kunto menambahkan.