Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan proyek percontohan pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan memanfaatkan lahan seluas 10.000 hektare yang berasal dari kawasan transmigrasi.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda menyampaikan proyek percontohan tersebut akan difokuskan pada optimalisasi lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk meningkatkan produktivitas peternakan nasional secara berkelanjutan.

“Kami rencanakan proyek percontohan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan memanfaatkan 10.000 hektare lahan HPL untuk pengembangan peternakan sapi,” kata Agung dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/5).

Seperti dikutip dari Antara, Kementan menggandeng mitra internasional seperti Asia Beef asal Brasil serta sejumlah konsorsium peternakan yang mendukung dari sisi teknologi modern dan skema pembiayaan terintegrasi.

Kementan juga akan menyiapkan sumber daya manusia dan dukungan teknis di lapangan agar implementasi program berjalan maksimal dan mampu menjadi model replikasi pengembangan peternakan di wilayah lain.

Pemerintah menyatukan langkah lintas kementerian untuk membangun ekosistem investasi peternakan nasional yang terintegrasi, dengan tujuan utama mewujudkan kemandirian pangan berbasis daging dan susu.

Salah satu terobosan strategis dilakukan melalui pemanfaatan lahan transmigrasi sebagai basis pengembangan kawasan industri peternakan.

Dalam pertemuan lintas sektor yang digelar di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta, Jumat (16/5), Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan komitmen untuk mengalokasikan sebagian dari lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi guna mendukung industri peternakan.

“Kami saat ini mengelola 3,1 juta hektare HPL transmigrasi, dan dari jumlah itu, sekitar 525.000 hektare siap kami alokasikan untuk mendukung ekosistem peternakan nasional,” ujar Iftitah.

Berbeda dengan pola lama, lahan tidak lagi dibagikan kepada individu, melainkan dikelola secara kolektif sebagai aset korporasi masyarakat. Melalui skema kerja sama usaha inklusif (KSUI), masyarakat akan memiliki saham atas lahan tersebut dan bekerja sama langsung dengan investor. Skema ini dinilai lebih adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyatakan pengembangan kawasan industri peternakan terintegrasi akan menghubungkan peternakan sapi potong dan perah dengan industri pengolahan hilir, termasuk susu dan daging olahan.

“Kita membangun ekosistem sapi pedaging dan sapi perah yang nantinya terhubung dengan industri hilir seperti pengolahan susu. Ini juga menjadi dukungan konkret terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah,” kata Todotua.

Sediakan Lahan

Secara terpisah, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan 10 ribu hektare lahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk pilot project peternakan sapi berkolaborasi dengan investor asal Brasil.

Ia menuturkan bahwa kerja sama tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat serta ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem peternakan terintegrasi.

“Konsep baru transmigrasi saat ini adalah lahan dikomunalkan dan dikelola sebagai aset korporasi masyarakat, memungkinkan skema bagi hasil antara masyarakat dan investor,” ujar Iftitah Sulaiman Suryanagara, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa lahan seluas 10 ribu hektar tersebut akan digunakan untuk pilot project budidaya 5 ribu ekor sapi potong betina yang didukung oleh Investor asal Brasil melalui Asia Beef dan Indonesia-Brazil Petroleum Consortium.