Pemerintah Berantas Aksi Premanisme, Bukan Ormas

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan sasaran pemerintah ialah memberantas aksi premanisme, bukan organisasi masyarakat (ormas).

Hasan Nasbi menjelaskan saat ini yang mengganggu pelaku usaha berbisnis dan berinvestasi salah satunya praktik-praktik premanisme baik

yang dilakukan oleh sekelompok individu tertentu maupun ormas.

“Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme mau dia individual, mau dia organisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah, dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi (premanisme) ini,” kata Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan saat acara diskusi di Jakarta, Sabtu.

Hasan menyebut aksi premanisme menjadi perhatian pemerintah karena telah menghambat investasi dan mengganggu dunia usaha.

“Investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan, ada beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi, yang mengganggu itu adalah premanismenya,” kata Hasan.

Dalam acara diskusi yang sama, Hasan juga menyebut kerja-kerja pemerintah memberantas premanisme juga membutuhkan waktu, yang artinya premanisme tidak sekejap hilang ketika pelakunya ditindak oleh aparat. Hasan juga menjelaskan pemerintah perlu mencari cara agar para preman itu tidak kembali mengulang aksinya, tetapi dapat mengalihkan waktu dan kemampuannya untuk hal-hal produktif.

“Tentu perlu proses, dan bagaimana pun mereka juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar, dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih,” kata Hasan.

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi saat bertemu wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5) minggu lalu, menyatakan Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo Hadi.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Selasa (6/5) minggu lalu telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menangani persoalan premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat dunia usaha dan investasi.

Satgas itu melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya Kemenko Polkam sebagai koordinator, kemudian beranggotakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, dan BSSN.