Bertekuk Lutut, Tiongkok Tidak Punya Pilihan Selain Meningkatkan Impor dari AS

JAKARTA- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump harus diakui sebagai pemimpin yang full power di antara pemimpin-pemimpin negara di dunia. Hal itu terlihat pada kemampuannya mengeluarkan kebijakan di bidang perdagangan yang memaksa semua negara mitra dagangnya bertekuk lutut, termasuk Tiongkok yang awalnya responsif melakukan perlawanan balasan, tapi pada akhirnya harus takluk dalam perundingan yang berlangsung di Jenewa, Swiss akhir pekan lalu.

Dengan instrumen pengenaan tarif bea masuk yang berlipat kali ganda, negara-negara mitra dagang AS yang selama ini meraih surplus, harus mendatangi AS di meja perundingan untuk merevisi pola hubungan dagang bilateral supaya lebih fair dan adil. Hal itu juga menandakan betapa Trump sangat paham masalah ekonomi yang dihadapi AS, terutama defisit neraca perdagangan dan dia tahu perlunya kebijakan tarif untuk rebalancing (menyeimbangkan) kembali neraca perdagangannya.

Seperti diketahui, AS dan Tiongkok telah sepakat melonggarkan tarif secara signifikan selama 90 hari yang memberi harapan baru bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam suatu pernyataan bersama yang disiarkan oleh pemerintah AS pada Senin (12/5) setelah negosiasi intensif akhir pekan di Jenewa, Swis.

Kedua negara akan memangkas bea masuk atas produk masing-masing secara drastis. AS akan menurunkan tarif atas barang-barang asal Tiongkok dari 145 persen menjadi 30 persen, sementara Tiongkok akan menurunkan tarif atas produk AS dari 125 persen menjadi 10 persen paling lambat 14 Mei.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, menyampaikan pernyataan bersama tersebut dalam konferensi pers di Jenewa.

Meskipun bersifat sementara, kesepakatan itu menjadi langkah paling signifikan dalam upaya meredakan ketegangan dagang selama beberapa tahun terakhir, sekaligus memberi angin segar bagi pasar global yang selama ini dihantui ketidakpastian.

Dalam pernyataan bersama itu, kedua negara menekankan pentingnya membangun hubungan dagang yang berkelanjutan, jangka panjang, dan saling menguntungkan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, kedua belah pihak akan membentuk mekanisme dialog baru untuk menjaga momentum pembicaraan, yang akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok, He Lifeng, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Pertemuan lanjutan akan diselenggarakan secara bergiliran di Tiongkok, AS atau negara ketiga yang disepakati bersama. Diskusi teknis tingkat bawah juga akan dilakukan sesuai kebutuhan.

Kesepakatan mengejutkan itu muncul setelah bertahun-tahun perang tarif saling balas yang mengacaukan rantai pasok global dan memicu keresahan ekonomi dunia.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu (10/5) malam mengumumkan bahwa timnya telah menggelar pertemuan yang “sangat baik” dengan pejabat Tiongkok terkait perdagangan di Swiss.

Trump mengeklaim bahwa telah terjadi “reset total” (pengaturan kembali sepenuhnya) dalam hubungan antara AS dan Tiongkok. 

“Pertemuan yang sangat baik hari ini dengan Tiongkok di Swis. Banyak hal dibahas, banyak yang disepakati. Reset total dinegosiasikan dengan cara yang bersahabat namun konstruktif," tulis Trump di platform Truth Social.

“Demi kebaikan Tiongkok dan AS, kami ingin Tiongkok lebih terbuka terhadap bisnis Amerika. KEMAJUAN BESAR TELAH DICAPAI!!!,” tulis Trump lebih lanjut di platform Truth Social seperti dikutip dari Antara.

Kebutuhan CPO Turun

Menanggapi kondisi terkini perekonomian global, Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut yang diminta pendapatnya mengatakan Kebijakan Trump akhirnya membuat posisi Tiongkok terjepit. Tiongkok tidak punya pilihan selain menyerah dan masuk ke meja perundingan.

Sebetulnya, Tiongkok kata Siprianus ketika Trump di masa kepemimpinan pertamanya sudah berjanji ke AS untuk menerapkan perdagagangan yang lebih fair, namun mereka tidak melakukan karena oleh pengganti Trump yakni Joe Biden tidak menagih Beijing.

Untuk menyeimbangkan neraca perdaganan AS dan Tiongkok itu, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah Tiongkok mengimpor barang lebih besar dari AS. Sebagai konsekwensinya, Tiongkok kemungkinan akan mengurangi impor dari negara lain, terutama barang atau komoditas yang bisa diimpor dari AS. 

“Impor Tiongkok dari negara lain jelas berkurang, termasuk dari Indonesia khususnya komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). AS juga kan eksportir untuk minyak nabati seperti minyak jagung dan kedelai. Jadi Tiongkok pasti akan beli ke AS, sehingga kebutuhan CPO-nya akan menurun,” kata Siprianus.

Meskipun harga minyak nabati dari AS lebih mahal, tetapi mau tidak mau Tiongkok lebih baik akan membeli dari AS. Walaupun selama ini, Tiongkok membeli dari Singapura karena ada prekatik korupsi di transaksi tersebut berupa pemberian fee.

Menurut Siprianus, Trump punya tekad yang kuat ingin menghilangkan korupsi dengan reformasi struktural. Kalau tidak dilakukan, maka AS akan mengalami kondisi ekonomi dan keuangan yang gagal fatal, karena defisit perdagangan akan meningkat tinggi. 

“Bagaimana mau membayar utang kalau tidak ada surplus devisa. Pilihannya berutang lagi, tapi pilihan untuk itu tidak sebanyak dulu,” katanya.

Trump paparnya adalah pemimpin yang berpikir dan punya nasionalisme yang kuat dengan menarik kembali semua uang untuk AS.

RI Jangan Boros 

Belajar dari perang dagang tersebut, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan Indonesia jangan terlalu boros dalam perdagangan dengan negara lain, terutama mengimpor barang konsumsi seperti pangan yang sebetulnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto harus berpikir begitu pentingnya menciptakan stabilitas melalui kemandirian pangan. Sebab, setiap tahun Indonesia memboroskan devisa hingga 15 miliar dollar AS untuk impor pangan.

“Kondisi seperti ini jangan dibiarkan terus, ini hanya kepentingan dan segelintir kelompok tertentu yakni para pemburu rente (rent seekers). Secara perlahan, rent seekers ini akan mematikan Indonesia,” kata Aditya.

Dengan kondisi yang sangat dinamis, dunia saat ini tidak lagi membiarkan ketimpangan. Dan hal itu sudah ditunjukkan Trump dengan melindungi negaranya.