Gelar Pahlawan Soeharto Kontroversial, Fadli Zon Ungkap Jasa di Serangan Umum 1 Maret

Rabu, 07 Mei 2025, 10:02 WIB

JAKARTA – Debat seputar kelayakan gelar pahlawan bagi Soeharto tampaknya akan terus bergulir, mencerminkan upaya menyeimbangkan berbagai aspek sejarah seorang tokoh yang sangat kompleks di mata bangsa Indonesia.

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit di publik. Usulan ini dipertanyakan banyak pihak mengingat catatan kelam terkait pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era kepemimpinannya.

Ket. Foto: Menteri Kebudayaan, Fadli Zon membantah usulan pemberian gelar Pahlawan bagi Soeharto ini datang dari "pesanan" Presiden Prabowo Subianto. — Sumber: Kumparan/yds

Namun, pihak pengusul bersikukuh ada jasa besar di masa perjuangan yang menjadi alasan utama, terlepas dari kontroversi Orde Baru.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, membantah usulan ini datang dari "pesanan" Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kajian dan usulan gelar pahlawan untuk Soeharto sudah bergulir sejak lama. Fadli Zon justru menyoroti jasa Soeharto saat masih berpangkat Letnan Kolonel dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa yang memimpin pertempuran itu namanya Letkol Soeharto. Dalam sejarah mana pun itu jelas," kata Fadli Zon di Jakarta, Selasa (6/5) kemarin. Menurutnya, peran vital Soeharto dalam operasi militer yang membuktikan eksistensi RI pasca-agresi Belanda itulah alasan fundamental mengapa ia layak dianugerahi gelar pahlawan, mengacu pada kontribusinya di era revolusi fisik.

Seorang sejarawan militer, Dr. Agus Widjaja, pun menjelaskan bahwa pengusulan gelar pahlawan memang seringkali kompleks, melibatkan penimbangan seluruh rekam jejak tokoh.

"Serangan Umum 1 Maret adalah peristiwa yang sangat penting secara militer dan diplomasi. Peran komandan lapangan saat itu memang tidak bisa dihapuskan dari sejarah," jelas Dr. Agus.

Ia menambahkan, argumen di balik usulan gelar pahlawan untuk figur kontroversial biasanya berfokus pada pengakuan atas jasa heroik spesifik di masa kritis perjuangan kemerdekaan, yang oleh sebagian pihak dianggap 'menebus' atau setidaknya menjadi sisi lain yang patut diakui dalam sejarah panjang tokoh tersebut, meski catatan negatif di era berikutnya tidak bisa diabaikan.

Redaktur: Bambang Wijanarko

Penulis: Yuniar Dwi Setiawati

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.