Banyak Diminati Masyarakat, Pemkot Malang Sebut 210 Anak Telah Daftar Sekolah Rakyat

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur menyebut sebanyak 210 anak telah mendaftarkan diri sebagai calon murid pada program Sekolah Rakyat yang akan beroperasi di wilayah setempat.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang Donny Sandito di Kota Malang, Senin, mengatakan calon murid Sekolah Rakyat adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan masuk ke dalam desil 1 maupun 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.

"Sebagaimana yang telah disampaikan kalau siswa Sekolah Rakyat itu dari desil 1 dan 2 DTSEN Kemensos, ada sekitar tujuh ribuan dan sekarang ini yang sudah mendaftar 210 anak," kata Donny.

Calon siswa Sekolah Rakyat terdiri dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Donny menyatakan 210 calon pelajar Sekolah Rakyat juga berasal dari hasil verifikasi serta penyandingan antara DTSEN, data kependudukan, dan data dari Dinas Pendidikan.

"Jadi data 7 ribu dari Kemensos itu bermacam-macam, ada yang sudah sekolah kelas dua, tiga, sama baru masuk sekolah terus kami padankan dengan Dispenduk juga," ujarnya.

Dia menyebut bahwa total rombongan belajar (rombel) Sekolah Rakyat gelombang pertama diperuntukkan bagi 100 orang pelajar. Artinya, setiap satu rombel akan diisi oleh 25 pelajar.

Lantaran jumlah pendaftar melebihi kuota rombel, maka Donny menyatakan pihaknya membuka opsi untuk mengajukan tambahan rombongan belajar kepada pemerintah pusat.

"Kalau segitu kami minta tambahan rombel. Makanya nanti menunggu dari pusat seperti apa," ucap dia.

Donny juga mengatakan bahwa para calon siswa Sekolah Rakyat akan terlebih dahulu mengikuti tes sebelum resmi mengikuti proses belajar mengajar.

Kendati demikian, tes yang dilakukan bukan sebagai syarat penerimaan tetapi bertujuan menjadi acuan soal kebutuhan para pelajar yang harus dipenuhi pemerintah.

"Tesnya itu bukan untuk ranking seperti penerimaan sekolah biasanya tetapi melihat apa yang dibutuhkan oleh siswa. Pelaksanaan mungkin bulan ini," tuturnya. Ant