Pemprov Jatim lakukan penguatan kolaborasi atasi kemiskinan ekstrem

Malang, Jawa Timur -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan penguatan kolaborasi dengan pilar sosial sebagai upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan proses penanganan kemiskinan ekstrem ini, sejalan dengan
Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera dan Astacita ke-6 berupa pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

"Arahan Presiden Prabowo agar elemen bersinergi menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan di bawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar sosial demi menyatukan tujuan," kata Khofifah.

Adapun pilar sosial di Jawa timur, meliputi sumber daya manusia (SDM) pada Program Keluarga Harapan 5.262 orang, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 666 orang, dan Tagana 1.820 orang.

"Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ucapnya.

Sumbangsih lain dari Pemprov Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar kesejahteraan sosial berupa pemberian penguatan dengan strategi peningkatan kapasitas, revitalisasi keanggotaan dan pemenuhan sarana operasional. Lalu, juga dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan sertifikasi kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang karang taruna.

"Ada juga 5.120 orang pekerja sosial masyarakat (PSM), 166 orang pelopor perdamaian, 3.125 orang pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus," lanjutnya.

Oleh karena itu dengan adanya sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hingga nol persen pada tahun 2026.

"Kami tidak bisa mencapai ini jika pilar sosial tidak sejahtera, karena mereka turun langsung di garda terdepan," ujar dia.

Selain itu, kata dia, jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut, seperti program Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar, Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, dan Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 juta. Kemudian, bantuan transportasi bagi PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.

"Kami turut memperkuat program andalan untuk menurunkan kemiskinan, salah satunya PKH PLUS," ucapnya

PKH Plus ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas.

"Total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang," katanya.

Jumlah penerima bansos PKH di Jawa Timur sebanyak kurang lebih 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana di Jawa Timur, selain penguatan kolaborasi dengan pilar sosial, Khofifah menambahkan bahwa upaya menghapus kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.

"Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekitar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA," tuturnya.