Menpora dan Gubernur NTB Bahas Fornas dan PON 2028

MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo guna membahas persiapan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang digelar di provinsi tersebut, 1-7 Juli.

"Saya bertemu Menpora menyampaikan bila Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai persiapan," ujarnya melalui keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Selasa (29/4).

Dalam pertemuan tersebut, LMI sapaan Gubernur NTB, mengatakan bakal mengoptimalkan kesiapan sarana dan prasarana demi kelancaran dan suksesnya Fornas di NTB.

"Saya juga menyampaikan konsep baru penyelenggaraan Fornas 2025 yang lebih partisipatif dan melibatkan peserta internasional," bebernya.

Ia berharap, Fornas tidak hanya dipandang sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari visi besar NTB untuk mengangkat sektor pariwisata dan memperkenalkan kearifan lokal ke kancah nasional.

"Saya melihat Fornas ini sebagai momentum strategis untuk promosi pariwisata dan budaya NTB," ucapnya.

"Kami serius mempersiapkan diri, anggaran sudah dialokasikan, dan sebagian besar infrastruktur pendukung sudah siap," sambungnya.

Selain Fornas, dalam pertemuan ini LMI juga menyinggung PON 2028 dan menyampaikan bahwa meskipun NTB dan NTT telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama, pihaknya tetap membuka peluang kolaborasi dengan provinsi lain yang memiliki kesiapan arena lebih baik.

"Bila ada provinsi lain yang menawarkan diri untuk penyelenggaraan, tidak menjadi masalah. Namun, NTB untuk beberapa cabang olahraga, infrastrukturnya sudah tersedia sehingga bisa dilaksanakan di NTB," ujarnya.

Sementara itu, Menpora Dito mengapresiasi komitmen dan keseriusan NTB. Ia menekankan pentingnya menjadikan Fornas sebagai ajang promosi nasional yang dikemas secara kreatif dan menarik.

"Fornas ini potensial bila dikemas dengan baik. Ini bisa menjadi ajang besar untuk memperkenalkan NTB ke seluruh Indonesia, bahkan dunia," katanya.

Terkait PON, Menpora Dito menegaskan bahwa fleksibilitas dalam menentukan lokasi penyelenggaraan cabang olahraga merupakan hal yang wajar, selama tetap menjaga kesiapan, koordinasi, dan stabilitas antar provinsi.

"Yang penting, provinsi siap menyelenggarakan, dan stabilitas penyelenggaraan tetap dijaga dengan baik," katanya. Ant