Tarif Trump Baik, Agar Perdagangan Dunia Adil dan Fair

JAKARTA - Perubahan pola perdagangan dunia melalui kebijakan rebalancing oleh Amerika Serikat (AS) dinilai positif untuk membangunkan dunia termasuk Indonesia untuk segera berbenah melakukan reformasi struktural terutama aturan-aturan yang merugikan dan dinilai tidak fair.

Doktor Ekonomi lulusan Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabinus Beni yang diminta pendapatnya mengatakan upaya Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif itu karena dia merasa ada praktik-praktik perdagangan yang dilakukan Tiongkok sudah tidak adil.

“AS sebagai negara yang punya hegemoni terkuat di dunia baik dari sisi politik, ekonomi dan militer merasa sangat dirugikan oleh kebijakan Tiongkok selama ini, misalnya mereka yang mau masuk ke Tiongkok diatur, sebaliknya industri Tiongkok disubsidi habis-habisan sehingga semua produk begitu murah, kalau dulu dia banting harga,” kata Beni.

AS kata Beni sudah tidak tahan dengan kebijakan perdagangan Tiongkok tersebut, sedangkan Indonesia tetap manut karena Tiongkok tahu persis kelemahan Indonesia, di mana aparatnya bisa dibeli.

“Kalau Trump tidak menaikkan tarif, maka Indonesia itu akan mati duluan, semua barang yang beredar di dalam negeri produk Tiongkok, produk lokal tidak dilirik karena mahal. Kalau mereka sudah menguasai pasar kita dan konsumen kita sudah bergantung sama mereka, maka kita sudah mati, bukan hanya perekonomiannya tetapi geopolitik. Ekonomi Tiongkok sangat menentukan dunia,” katanya.

Tiongkok secara perlahan akan menguasai pertambangan dan sumber daya alam yang lain. Pada awalnya, mereka akan masuk melalui pintu investasi, tetapi pada akhirnya mereka yang menguasai semuanya, termasuk biji besi.

“Jika demikian, maka apa bedanya dengan zaman penjajahan Belanda, bedanya mereka masuk tidak terasa karena masuknya melalui investasi,” katanya.

Kalau ada investasi dari Tiongkok, yang untung sebenarnya bukan negara dan masyarakat, tetapi mereka yang jualan konsesi, sedangkan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya dirugikan.

Oleh sebab itu, Beni mengimbau Indonesia agar tidak ikut-ikutan masuk di BRICS, karena hanya akan membuat AD marah. Kalau hal itu terjadi, maka ekonomi Indonesia bisa saja kolaps jika AS sampai mengenakan tarif 100 persen. Salah satu hal yang perlu dipahami bahwa AS itu sebenarnya bisa menjalankan roda perekonomian negaranya secara mandiri dan tidak perlu suplai apa pun dari luar negeri, karena mereka punya rare earth atau logam tanah jarang.

Beni pun mengimbau agar pengenaan tarif Trump jangan dilihat hanya dari besaran tarifnya, karena itu hanya instrumen untuk rebalancing (menyeimbangkan kembali-red) agar perdagangan dunia adil dan fair.

“Jangan kita mengatakan itu proteksionisme. Kalau tidak kuat bertanding ya jangan mau. Kompetisi perdagangan global saat ini itu, ibarat pertandingan lari anak SMP melawan anak SMA, jadi mereka bukan proteksi supaya balance,” katanya.

Indonesia katanya harus bersyukur dengan kondisi saat ini sebagai sarana untuk mendewasakan negara, tidak terus-menerus seperti anak kecil yang hanya bertanding di kelas ringan. Bangsa harus berlatih agar kekuatannya meningkat yang difasilitasi oleh negara melalui Pemerintah.

Melalui pembenahan kebijakan dan peraturan itu salah satu cara untuk menempa segenap komponen bangsa termasuk pelaku industri semakin kuat, sehingga mampu bersaing ke kancah dunia internasional.

Indonesia kata Beni sebenarnya mampu melakukan semua itu, meskipun tidak punya teknologi. Dengan persatuan, keterbatasan dukungan teknologi bisa diatasi seperti yang dilakukan Tiongkok yakni membeli dari negara lain lalu melakukan reverse engineering atau rekayasa balik.

Reverse engineering sendiri hanya membutuhjab waktu yang tidak lama, apalagi seperti Tiongkok yang rajin dan produktif serta didukung sepenuhnya oleh negara. Mereka tidak sampai 10 tahun sudah mampu membuat sendiri kereta cepat setelah belajar dari Jerman dan Jepang.