Bupati Banyuwangi Sebut Kebersamaan Jadi Kunci Membangun Daerah

Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut kebersamaan seluruh komponen masyarakat menjadi kunci penting membangun daerah di tengah efisiensi anggaran dan ekonomi global yang tidak menentu.

"Mungkin ini rezeki saya, di periode pertama ada COVID-19, di periode kedua ini ada efisiensi anggaran dan ekonomi global yang tidak menentu, dan untuk bisa mengatasi ini semua, tidak lain harus jalin solidaritas," katanya dalam keterangan tertulis terkait dengan acara "Halalbihalal Ikawangi Pusat" di Gedung Djuang 45 Kabupaten Bekasi diterima di Banyuwangi, Minggu (27/4).

Ia mengajak seluruh anggota Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) untuk memperkuat soliditas dalam membangun kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu.

Solidaritas dengan kampung halaman, menurut dia, bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti turut mempromosikan Banyuwangi di daerah rantau masing-masing, karena akan mendorong orang untuk datang ke Banyuwangi sehingga berdampak positif terhadap perekonomian lokal.

"Terima kasih telah menjadi influencer untuk mempromosikan Banyuwangi dengan penuh kebanggaan," katanya.

Ipuk optimistis dengan tagline "seduluran selawase" yang menjadi filosofi Ikawangi akan mampu membawa nama harum Banyuwangi di seluruh Indonesia.

"DNA masyarakat Banyuwangi ini adalah kreativitas, jadi saat tinggal dimanapun pasti mereka bisa hidup dan mengambil peran," katanya.

Perwakilan sesepuh Ikawangi Arief Yahya optimistis dengan solidaritas dan kekompakan antar-warga Banyuwangi di perantauan dan pemerintah daerah di Banyuwangi akan memberikan dampak positif bagi semua.

"Jika Banyuwangi semakin maju dan keren, kami yang di sini akan semakin bangga, berbagai capaian dan prestasi yang diraih Banyuwangi adalah kebanggaan bagi warga Banyuwangi dimanapun," kata Menteri Pariwisata periode 2014-2019 itu.

Salah satunya, katanya, Pemkab Banyuwangi menjadi daerah yang memiliki kinerja terbaik tersebut berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dilakukan Kementerian Dalam Negeri.