AS Tidak Ciptakan Krisis, Tapi Dorong Sistem Perdagangan Global yang Fair

JAKARTA - Delegasi Indonesia masih terus menggelar perundingan secara marathon dengan delegasi Amerika Serikat (AS) yang diwakili Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Repsentatives (USTR). Selain dengan USTR, Pemerintah RI juga terus berkomunikasi intens dengan pelaku usaha AS The United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce). 

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, di Jakarta, Kamis (24/4) mengatakan tim dari Kemenko Bidang Perekonomian masih melanjutkan diskusi teknis dengan USTR.

Menkeu yang sedang mengikuti IMF dan World Bank Spring Meeting di Washington, mengatakan situasi di AS saat ini masih sangat dinamis. Ketidakpastian atas arah kebijakan serta interaksi retaliasi antara AS dan Tiongkok masih terus berkembang.

Pemerintah AS sendiri seperti dikutip Sri Mulyani menegaskan bahwa mereka tidak sedang menciptakan krisis, tetapi ingin mewujudkan sistem perdagangan yang adil. Proses negosiasi pun berkembang ke arah diskusi yang berfokus pada reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran lembaga perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO).

Menanggapi perkembangan negosiasi dan sikap AS itu, pengamat ekonomi dari

STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan posisi AS itu tentu tidak berdiri dengan sendiri, tetapi mencerminkan realitas geopolitik ekonomi saat ini.

Menurut Aditya, sinyal yang ditunjukkan AS tentang perlunya reformasi sistem perdagangan global sejalan dengan dokumen “2024 Trade Policy Agenda and 2023 Annual Report” yang dirilis USTR, di mana AS menekankan pentingnya perdagangan internasional yang adil, inklusif, dan tidak memihak korporasi besar semata.

“AS secara terbuka menyampaikan bahwa mereka ingin memperbaiki sistem WTO, bukan keluar darinya. Ini momentum bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk menunjukkan posisi tawar yang konstruktif,” jelasnya.

Keterlibatan Indonesia dalam dialog dengan USTR, USINDO, dan US Chamber sangat penting, karena bukan hanya soal negosiasi antar pemerintah, tetapi juga soal bagaimana dunia usaha melihat Indonesia sebagai mitra yang bisa diandalkan.

Dalam kondisi ketidakpastian global yang dipicu oleh retaliasi dagang AS–Tiongkok, Indonesia perlu memainkan peran sebagai mitra dagang alternatif yang kredibel. “Ini peluang bagi RI dengan menunjukkan kemauan untuk mereformasi regulasi dan membuat birokrasi lebih transparan,” katanya.

Indonesia juga harus proaktif membentuk narasi baru tentang arah perdagangan luar negeri yang berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan.

“Kita bisa tampil sebagai negara yang menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, bukan reaktif terhadap tekanan global. Justru di Asia Tenggara, Indonesia berpeluang menjadi contoh bagaimana reformasi global dimulai dari regional,” pungkas Aditya.

Akses Pasar

Pada kesempatan terpisah, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan Fire Trade AS harus dioptimalkan Indonesia, karena AS adalah negara terbesar di dunia dan semua negara pasti membidiknya.