Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Jampidum Setujui Restorative Justice untuk Empat Perkara, Salah Satunya Kasus Pencurian di Jakarta Pusat

19 Selasa, 22 Apr 2025, 16:18 WIB | Oleh:
Jampidum Setujui Restorative Justice untuk Empat Perkara, Salah Satunya Kasus Pencurian di Jakarta Pusat Jampidum Setujui Restorative Justice untuk Empat Perkara, Salah Satunya Kasus Pencurian di Jakarta Pusat Doc: koran jakarta/henri pelupessy
Ket. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana

JAKARTA — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana, menyetujui penghentian penuntutan terhadap empat perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dalam ekspose virtual yang digelar Selasa (22/4).

Salah satu perkara berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, dengan tersangka Abdul Wahid yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Peristiwa terjadi pada 10 Februari 2025 dini hari. Tersangka mencoba mencuri sepeda motor Yamaha RX King milik Dino Noviyanto yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Aksi tersangka diketahui warga sekitar dan ia berhasil diamankan sebelum diserahkan ke pihak kepolisian.

Korban mengalami kerugian sebesar Rp10 juta. Dalam proses mediasi yang difasilitasi Kejari Jakarta Pusat, tersangka mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan barang bukti kepada korban.

Korban menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara ke pengadilan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengajukan permohonan penghentian penuntutan ke Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyetujui dan meneruskan ke Jampidum untuk mendapatkan persetujuan pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa perkara Abdul Wahid merupakan satu dari empat perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui keadilan restoratif.

Tiga perkara lainnya meliputi M. Sholehasan Syamsudin dari Kejari Kotabaru dalam perkara pengancaman (Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP), Firmansyah dari Kejari Jakarta Pusat dalam perkara pencurian (Pasal 362 KUHP), Weno dari Kejari Jakarta Pusat dalam perkara penggelapan atau penipuan (Pasal 372 atau 378 KUHP).

“Semua perkara ini memenuhi syarat substansial dan prosedural untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Harli.

Menurut Harli, alasan penghentian penuntutan meliputi tercapainya perdamaian, tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta proses perdamaian yang dilakukan secara sukarela tanpa tekanan.

JAM-Pidum meminta agar seluruh Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022.

Penerapan keadilan restoratif ini dinilai mampu memberikan solusi hukum yang berkeadilan dan humanis, sekaligus memperkuat upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban di tengah masyarakat.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Daerah
Penataan PKL di Kawasan Fly...
Advertisement
Trump, Xi Jinping, dan Putin Duduk Satu Meja, Ambisi Kendalikan Senjata Nuklir Dunia Terancam Buntu

Trump, Xi Jinping, dan Putin Duduk Satu Meja, Ambisi Kendalikan Senjata Nuklir Dunia Terancam Buntu

19 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +