Dorong Peningkatan Pendanaan Kesejahteraan Linmas, Ibas: Linmas Harus Cepat, Responsif, Komunikatif, dan Tangguh

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan apresiasi besar pada Linmas (Perlindungan Masyarakat) atas perannya dalam membantu melindungi masyarakat, mitigasi bencana, hingga penguatan demokrasi negara melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Ibas mendorong pengembangan kemajuan Linmas dalam pembinaan dan peningkatan keterampilan, demi terciptanya LinMas yang cepat, responsif, komunikatif, dan tangguh.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini dalam Audiensi Kebangsaan dengan topik “Perkuat LinMas, Lindungi Bangsa” yang diselenggarakan di Gedung MPR RI, Senin (14/4) kemarin.

“Teman-teman Linmas semua adalah orang-orang terbaik, memiliki pengaruh dan terus menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat,” ungkap Ibas mengawali sambutannya.

“LinMas tentunya sebagai garda masyarakat terdepan dalam membantu pelaksanakan tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat ini harus terus kita berikan apresiasi. Setuju, ya?” lanjutnya, yang langsung dijawab “Setujuu..!” peserta dengan penuh semangat.

“Kenapa? karena menurut kami Linmas ini sangat membantu dan miliki peran yang luas. Mempunyai cara yang baik untuk membantu kemajuan, menciptakan situasi yang aman, nyaman, kondusif, dan harmonis di antara masyarakat. Tepuk tangan untuk Linmas, cepat, responsif, komunikatif, dan tangguh,” kata Ibas yang langsung diikuti tepuk tangan seluruh peserta.

Ibas kemudian memaparkan sejarah panjang dari Linmas di Indonesia. Dimulai dari tahun 1936, zaman kolonial terdapat ‘Lucht Bescherming Dients’ atau LBD. “Di tahun 1962 kita tahu ada Hansip (Pertahanan Sipil), Saya selalu ingatnya Hansip. Hingga hari ini yang terbayang di kepala saya itu Hansip, gitu. Belum sadar kalau hari ini sudah berganti Linmas,” canda Ibas yang disambut tawa peserta. Tanggal 19 April adalah hari Hansip Nasional, Ya?!

Hansip dulu masih bergabung di Dephankam, tahun 1972 beralih ke Depdagri, dan 2002, Hansip berubah menjadi Linmas. Linmas juga berada dalam pemerintahan daerah, yang mana kita tahu LinMas juga tergabung dalam Persatuan Pamong Praja atau Satpol PP.

Menurut Ibas, banyak sekali Undang-Undang yang memuat yang dapat dijadikan dasar dari pergerakan Linmas. Mulai dari UU No 2 Kepolisian Negara, UU No 24 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah, dan banyak lagi terkait Peraturan Kemendagri atau Permendagri Nomor 2, 84, 42, dan seterusnya.

Ibas kemudian menegaskan bahwa Linmas memiliki peran utama melindungi masyrakat dari berbagai ancaman konflik. “Tidak hanya konflik atau ancaman luar negeri, tapi konflik sosial yang kadang lebih dekat dengan kehidupan kita. Belum lagi untuk mengantisipasi pergerakan perdagangan, penggunaan narkoba, dan perjudian. Linmas lah yang ada, sebetulnya, dalam kehidupan kemasyarakatan,” tegas Ibas.

Sehingga menurut Edhie Baskoro Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, tugas-tugas itu menjadi lebih relevan bagi LinMas untuk terus kita perkuat dan kita dukung, terutama peran Linmas dalam mitigasi bencana. “Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Anggota DPR RI dari Partai Demokrat tahu Linmas ini juga yang selalu terdepan dalam meningkatkan titik fokusnya memitigasi bencana,” katanya.

“Siang dan malam hari, tidak hanya kebakaran, kadang gempa bumi, kalau di Jawa Barat kan lumayan sering, banjir, apalagi di Jabodetabek belakangan ini. Linmas juga ada di situ. Linmas tidak pernah kenal lelah dan takut untuk langsung membantu mengevakuasi, menolong, dan bergerak tanpa batas,” ungkap Ibas dengan penuh bangga.

“Dan budaya gotong-royong itu hingga hari ini juga dipertontonkan dengan sangat positif dan baik. Saya punya daerah pemilihan (dapil) di Jawa Timur VII, dan saya selalu memberikan apresiasi bagi para Linmas di sana yang juga senantiasa hadir dalam kehidupan kemasyarakatan, termasuk dalam suka dan duka kehidupan bangsa ini,” lanjutnya.

Tak hanya peran Linmas dalam mitigasi bencana, Ibas juga menyoroti bagaimana Linmas berperan besar dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.