Tarif Resiprokal AS Ditunda, Saatnya RI Genjot Reformasi Ekonomi

JAKARTA – Penundaan pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) semestinya menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing. Sebab, aktivitas ekonomi di Indonesia masih dipandang masih kurang efisien sehingga memuncukan biaya tinggi.

“Fokus kita jelas, potong ekonomi biaya tinggi, sederhanakan izin usaha, dan berikan insentif nyata bagi industri yang patuh pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi di Jakarta, Kamis (10/4).

Jodi menegaskan langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi industri nasional agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, juga untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa bagi masyarakat. Langkah reformasi ini bukan hanya demi ekspor. DEN menginginkan ekonomi yang lebih efisien, produk yang lebih murah untuk rakyat, dan industri dalam negeri yang tumbuh karena diberi dorongan positif, bukan diberatkan dengan aturan yang kaku.

Terkait TKDN, Jodi menyatakan, kebijakan tersebut tetap penting, namun dengan penyesuaian pendekatan, yakni dari kewajiban menjadi insentif. “Industri yang menggunakan komponen lokal harus diberi keuntungan, bukan dihambat oleh proses teknis yang panjang dan tidak produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan momentum penundaan kebijakan tarif impor AS harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi terkait dengan kebijakan perdagangan, terutama dengan AS.

“Dengan adanya perang dagang, peluang re-shoring dari beberapa negara yang diekspektasikan akan terkena dampak lebih besar dari Indonesia seperti Vietnam, Bangladesh, Tiongkok dan Thailand bisa dioptimalkan,” ujar Fakhrul di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan industri seperti tekstil garmen, sepatu dan furnitur bisa menjadi industri yang memiliki prospek positif untuk Indonesia. Terkait dengan hal ini, lanjut dia, kebijakan deregulasi untuk perizinan usaha dan kemudahan ekspor harus dipercepat.

Optimalkan Negosiasi

Di sisi neraca dagang bilateral, peluang untuk meningkatkan impor dari AS terkait dengan sektor perminyakan, bahan kimia serta bahan pangan merupakan poin negosiasi yang perlu dimaksimalkan. Selain itu, Fakhrul menuturkan, perubahan tingkat komponen dalam negeri menjadi hal penting untuk dilakukan secepatnya, karena banyak perusahaan AS yang ingin berinvestasi di Indonesia, terhambat karena hal ini.

Seperti diketahui, Presiden AS, Donald Trump, Rabu (9/4) sore waktu AS, mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, tetapi tetap menaikkan bea masuk kepada Tiongkok sebesar 125 persen. Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

Trump mengatakan sudah ada lebih dari 75 negara yang siap bernegosiasi dengan AS, di sisi lain, pihaknya akan tetap meninjau kemungkinan menaikkan tarif di sektor farmasi.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C. Namun, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4), menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.