MK Korsel Tolak Pemakzulan PM Han Duck-soo

SEOUL - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) pada Senin (24/3) memutuskan untuk menolak mosi pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han Duck-soo yang diajukan oleh parlemen. Dengan keputusan tersebut, maka PM Han segera kembali menjalankan tugasnya, termasuk tugas sebagai penjabat presiden. MK telah menggelar sidang putusan pada Senin ini untuk mengambil keputusan terkait perkara pemakzulan terhadap PM Han, dimana MK menolak mosi pemakzulan yang diajukan oleh parlemen.

“Dari delapan hakim konstitusi, lima hakim menyatakan penolakan, satu menyatakan menerima, dan dua lainnya menyatakan perkara tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat untuk diperiksa,” lapor kantor berita KBS.

Sebelumnya, Majelis Nasional selaku pihak pemohon menuntut pemecatan PM Han dengan alasan bahwa ia telah bersekongkol, membiarkan, atau turut membantu Presiden Yoon Suk-yeol dalam rencana deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Namun, tuntutan tersebut tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Usai keluar putusan dari Mahkamah Konstitusi, PM Han menyatakan bahwa ia akan memprioritaskan tugas negara yang paling mendesak saat ia kembali ke posisinya.

Han melanjutkan bahwa ia akan berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan roda pemerintahan dengan stabil berdasarkan konstitusi dan undang-undang, seraya mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengamankan dan memperkuat kepentingan nasional dalam perang dagang global yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan kepada publik, PM Han juga menyatakan bahwa partai-partai politik, bersama dengan pemerintah benar-benar harus berubah, dimana untuk mencapai tujuan itu, ia meminta kerja sama bipartisan dari seluruh pihak politik.

Pada Senin sore ini, Han yang juga bertugas sebagai penjabat presiden dijadwalkan akan memimpin rapat kabinet untuk meninjau sejumlah isu mendesak di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial dan keamanan. Diperkirakan bahwa setelah kembali menjabat, salah satu prioritas utama Han adalah respons kebijakan tarif Amerika Serikat, sebagaimana pemerintah akan memperkuat komunikasi dengan pihak AS, jelang rencana penerapan tarif resiprokal pada tanggal 2 April mendatang. SB/KBS/I-1