Gubernur Banten: RPJMD parameter kinerja perangkat daerah dan masyarakat

Serang -- Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi parameter kinerja perangkat daerah dan masyarakat.

Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa mengatakan pembangunan daerah merupakan daerah bagian dari pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyelarasan antara visi misi kepala daerah, program prioritas daerah, dan Astacita.

“Bagaimana perangkat daerah bersama masyarakat terarah dan punya parameter untuk apa yang akan dicapai. Perlu kerja sama seluruh stakeholder untuk saran dan gagasan,” ungkap Andra.

Oleh karena itu, kata Andra, Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029 diadakan untuk menggali aspirasi dan melakukan penyelarasan visi misi gubernur, 17 program prioritas, dan delapan proses hasil cepat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Forum tersebut merupakan tahapan dalam proses penetapan RPJMD.

Dia juga berharap para peserta untuk memanfaatkan agenda itu untuk menghasilkan RPJMD yang baik sesuai slogan pemerintahannya “Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,”.

Ia menegaskan program pembangunan yang dilaksanakan adalah program-program yang bermanfaat.

Menurut dia, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 memungkinkan untuk melakukan efisiensi terhadap hal yang terus berulang.???????

Dia menjelaskan efisiensi di antaranya untuk dialihkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) serta Program Sekolah Gratis SMA, SMK, Aliyah Negeri dan Swasta kelas 10 dan 11 pada tahun ajaran baru nanti.

“Mohon dukungannya untuk kolaborasi dalam rangka menuju Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani mengatakan forum itu merupakan agenda rancangan awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 - 2030.

Untuk menggali aspirasi berupa saran dan masukan pada kegiatan tersebut dengan menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pokok pikiran DPRD Provinsi Banten serta Bupati / Wali Kota atau yang mewakili se-Provinsi Banten.

Mahdani mengatakan forum yang diikuti oleh 250 peserta secara daring dan luring itu merupakan komitmen pemerintah daerah yang responsif pada permasalahan.

“Mari berikan saran dan masukan yang konstruktif agar RPJMD mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kami mohon partisipasi aktif bapak/ ibu,” ujar Mahdani.