Warga dari 4 Kecamatan Blitar Desak Penutupan Tambang Pasir

Blitar - Puluhan warga perwakilan dari empat kecamatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang terdampak aktivitas penambangan pasir berunjuk rasa mendesak penutupan tambang galian C di Kaliputih, Kecamatan Gandusari, kabupaten setempat.

Warga menilai keberadaan pertambangan pasir tersebut membuat dampak negatif mulai dari air untuk irigasi yang berkurang hingga air menjadi tidak layak konsumsi.

"Dampaknya banyak sekali yang dirasakan baik dari petani dan masyarakat biasa yang memanfaatkan air dari sini (Kaliputih). Dari petani itu airnya tidak lagi subur untuk mengaliri sawah, yang keluar itu lumpur," kata perwakilan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Renal, di Blitar, Kamis (13/3).

Ia menambahkan, akibat dari kejadian itu juga mengalami sedimentasi tanah sehingga air menjadi berkurang.

Selain itu, dampak lainnya adalah terjadi kerusakan saluran irigasi hingga jebol sehingga air tidak bisa mengaliri sawah warga.

"Pernah beberapa kali kerusakan, dua irigasi jebol sehingga sawah kering beberapa hari sebelum diganti rugi dari tambang," ujar dia.

Pihaknya juga menambahkan dampak lainnya yang dirasakan warga dengan penambangan tersebut. Air untuk kebutuhan sehari-hari warga berubah menjadi cokelat dan tidak layak konsumsi.

"Parahnya air yang dipakai tidak lagi bersih, tidak layak, warnanya cokelat. Warga ada memakai air galon untuk minum," kata dia.

Hal tersebut, kata dia, ditambah dengan kondisi sarana jalan mengalami kerusakan akibat masifnya kendaraan pengangkut hasil tambang tersebut.

Dalam satu hari, bisa ratusan truk berlalu lalang mengangkut berbagai macam hasil tambang baik pasir hingga batu dari lokasi penambangan tersebut.

"Transportasi parah, jalannya rusak, juga berdebu, bising. Kalau mau buru-buru tidak bisa. Dalam satu hari rata-rata bisa ratusan lewat bolak balik truknya," kata dia.

Dia menyebut, terdapat 21 desa di empat kecamatan yang terdampak penambangan tersebut yakni Kecamatan Gandusari, Garum, Kanigoro dan Talun. Untuk desa yang terdampak cukup parah di Kecamatan Garum dan Kecamatan Gandusari.

Pihaknya juga menyesalkan adanya keputusan pemerintah yang memberikan izin untuk perusahaan itu melakukan penggalian pasir di Kaliputih, Kecamatan Gandusari tersebut.

"Kepada pemerintah, kenapa mereka diberikan izin tiba-tiba, tidak ada keterlibatan masyarakat. Kami minta agar dikaji ulang perizinan ini, apalagi ini ganti pengurus (manajemen CV). Harus dikaji ulang. Bukan demo terus ganti pengurus," kata dia

Ia mengatakan, usaha galian pasir itu sudah beroperasi awal 2023. Sebelumnya, juga ada CV lain, namun masih dalam tahap operasional, hingga kemudian ada CV Barokah Sembilan Empat, yang mengelola tambang itu. Di lokasi itu, sebelumnya adalah galian tradisional. Warga banyak beraktivitas menambang pasir secara tradisional dan diklaim lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, perwakilan dari pengelola tambang pasir di Kaliputih, Kabupaten Blitar, CV Barokah Sembilan Empat, Aditya Putra Mahardika mengatakan pihaknya segera koordinasi terkait dengan tuntutan warga.

"Kami bersikap berkoordinasi dan kami sangat aspiratif dengan menghentikan manajemen lama dan ganti manajemen baru yang lebih humanis dan peka ke masyarakat," kata Aditya.

Ia pun menegaskan bahwa perusahaan sudah mengurus izin sehingga legal dalam operasionalnya. Jika terkait dengan ancaman, gangguan hingga tantangan ada UU yang mengaturnya.

"Pada prinsipnya ancaman, gangguan dan tantangan di tambang legal itu kan ada Undang-undangnya, di situ kami berpacu. Semua berpayung hukum," kata dia.

Setelah aksi tersebut, warga membubarkan diri, namun warga tetap meminta agar operasional perusahaan dihentikan.