Sekolah Rakyat Wujud Nyata Keadilan Sosial di Bidang Pendidikan

JAKARTA-Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto merupakan suatu langkah konkret dan strategis untuk mewujudkan nilai Pancasila khususnya keadilan sosial di bidang pendidikan. 

Demikian ditegaskan Dosen Filsafat dan Character Building Binus University, Dr. Frederikus Fios, S. Fil., M.Th pada Koran Jakarta, Selasa (11/3), menanggapi program Prabowo tersebut.

"Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia dan itu merupakan kunci utama untuk mengangkat taraf hidup masyarakat,"ungkap pria kelahiran Kefamenanu, Timor, NTT, 11 Maret 1976 tersebut.

Menurut Dr. Fios, dengan memastikan akses pendidikan gratis bagi kelompok masyarakat yang yang kurang mampu, program ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi generasi muda, tetapi juga strategis dan inovatif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Lebih dari itu, Doktor Fios menekankan penting untuk memastikan bahwa sekolah seperti ini tidak hanya dibangun di Pulau Jawa, tetapi juga dikembangkan di daerah-daerah lain dengan indeks pendidikan rendah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Dengan demikian, program ini dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik dan layak untuk masa depan mereka yang gemilang.

"Langkah ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih adil, merata, dan bermartabat,"pungkasnya.

Diketahui, Presiden RI, Prabowo Subianto pada Senin (10/3) memanggil beberapa menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas mengenai program Sekolah Rakyat. 

Dalam rapat tersebut, Presiden meminta para menteri mematangkan program tersebut agar Sekolah Rakyat sudah dijadwalkan bisa beroperasi efektif pada tahun ajaran 2025-2026 atau Juli 2025.

Rapat itu diantaranya membahas lokasi-lokasi sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Dalam rapat itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan kepada Presiden mengenai 53 lokasi di sejumlah daerah yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat. Jumlah itu jelasnya bisa terus bertambah karena kementerian akan terus berkoordinasi dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan.

“Pada prinsipnya, Bapak Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” kata Syaifullah.

Penyelenggaraan program sekolah rakyat paparnya tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

Sekolah Rakyat juga terangnya untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin esktrem dengan biaya gratis. Gus Ipul memastikan siswa tak dibebani biaya seragam hingga makan dan minum.