Para Menteri Dipanggil Presiden Bahas Program Sekolah Rakyat

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana Kepresidenan untuk membahas mengenai program Sekolah Rakyat.

Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar yang menjadi salah satu pihak yang dipanggil terlibat dalam rapat ini.

"Ya, kami bahas soal Sekolah Rakyat," kata Muhaimin ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (10/3).

Menteri-menteri yang telah hadir selain Menko PM, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, sekolah rakyat akan dibangun lewat mekanisme kolaborasi.

"Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti Saintek, kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof. Muti. Untuk sarana dan prasarana nanti, yang membantu tentu PU. Jadi, kami minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden," kata Gus Ipul.

Terkait dengan program Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan sentra dan balai-balai yang berada di bawah naungan Kemensos untuk menjadi lokasi pendirian sekolah rakyat.

Guna memastikan kesiapan sentra milik Kemensos, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo meninjau kesiapan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi yang akan menjadi salah satu lokasi berdirinya sekolah rakyat.

"Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan sekolah rakyat itu. Bagian dari Sentra Pangudi Luhur, asetnya Kementerian Sosial," kata Mensos dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada hari Sabtu (8/3).