Kebutuhan 4 Juta Ton Beras Program MBG Harus dari Produksi Dalam Negeri

JAKARTA - Indonesia membutuhkan setidaknya empat juta ton beras untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa semakin banyak penerima manfaat yang diikutsertakan dalam program tersebut, semakin banyak pula bahan baku yang dibutuhkan untuk makanan yang didistribusikan kepada para pelajar di sekolah.

“Jika kita ingin memberi makan 82,9 juta orang, kita membutuhkan sekitar 4 juta ton beras,” kata Zulkifli dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (4/3).

Terkait bahan baku, Hasan menyatakan setiap daerah memiliki kebutuhan dan ketersediaan bahan yang berbeda-beda. Misalnya, daerah di Jawa membutuhkan ayam dalam jumlah yang besar untuk program tersebut, sedangkan daerah lain membutuhkan ikan.

Program MBG menjadi prioritas utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar sekolah, di 38 provinsi di Indonesia.

Produksi Dalam Negeri

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan dengan kebutuhan baku yang begitu banyak dan anggaran yang begitu besar, maka seharusnya sumber bahan bakunya tidak boleh dari impor tetapi hasil produksi sendiri.

“Bahan baku harus dari dalam negeri, gunakan pangan lokal dan pangan hasil produksi sendiri,” kata Esther.

Dia pun mendorong agar Pemerintah mengutamakan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan petani lokal sebagai pemasok bahan baku agar multiplier effect program makan bergizi gratis semakin luas.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah lainnya yaitu upaya efisiensi anggaran, Esther mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis diimplementasikan secara bertahap.

“Tahap pertama khusus untuk daerah stunting, tahap dua daerah miskin.

Kemudian, tahap ketiga daerah remote area, dan tahap selanjutnya baru daerah lainnya. Tetapi harus ada evaluasi setiap tahap,” kata Esther.

Berikan Akreditasi

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan meminta lembaga independen seperti IDSurvey dan Sucofindo untuk memberikan akreditasi terhadap program makan bergizi gratis.

“Kami kejar akreditasi agar menjaga mutu dan kualitas,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan, permintaan kepada lembaga akreditasi itu dilakukan setelah program MBG mencapai 6 juta penerima manfaat. Sejauh ini, baru ada sekitar 2 juta penduduk yang menerima manfaat MBG. “Kami kejar 6 juta sampai akhir Agustus 2025,” ujar Dadan.

Program MBG dimulai sejak awal Januari lalu. Anggaran awal program ini dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah. Lalu Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar 100 triliun rupiah menjadi 171 triliun rupiah.