AS Tawarkan Tampung Warga Uighur yang Dideportasi oleh Thailand

WASHINGTON - Kanada dan Amerika Serikat, baru-baru ini menawarkan untuk memukimkan kembali 48 warga etnis Uighur yang ditahan di Thailand selama dekade terakhir, tetapi Bangkok tidak mengambil tindakan apa pun karena takut membuat marah Tiongkok, tujuan sebagian besar dari mereka dideportasi secara diam-diam minggu lalu.

Dari The Guardian, Thailand membela deportasi tersebut, yang dilakukan meskipun ada seruan dari para ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan kewajiban hak asasi manusia.

Kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran yang meluas terhadap suku Uighur, minoritas etnis yang sebagian besar beragama Muslim yang jumlahnya sekitar 10 juta orang di wilayah barat laut Xinjiang . Beijing membantah adanya pelanggaran tersebut.

Wakil Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai mengatakan pada hari Senin bahwa tidak ada negara yang membuat tawaran konkret untuk memukimkan kembali 48 warga Uighur .

"Kami menunggu lebih dari 10 tahun, dan saya telah berbicara dengan banyak negara besar, tetapi tidak seorang pun memberi tahu saya dengan pasti," katanya kepada wartawan.

Phumtham keluar dari pemerintahan dari tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2023.

AS menawarkan untuk memukimkan kembali 48 warga Uighur, kata seorang pejabat dari departemen luar negeri AS.

“Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Thailand selama bertahun-tahun untuk menghindari situasi ini, termasuk dengan secara konsisten dan berulang kali menawarkan untuk memukimkan kembali warga Uighur di negara lain, termasuk, pada satu titik, Amerika Serikat,” kata pejabat AS tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Kanada juga menawarkan suaka kepada warga Uighur yang ditahan, kata empat sumber, termasuk diplomat dan orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung. Dua dari sumber ini mengatakan tawaran lain datang dari Australia.

Usulan-usulan ini, yang menurut sumber-sumber tersebut tidak diajukan oleh Thailand karena kekhawatiran akan perselisihan dengan Tiongkok , belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Semua sumber menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini. Kementerian luar negeri Thailand tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Tiongkok, Thailand, dan internasional. “Mereka yang dipulangkan adalah warga negara Tiongkok yang merupakan migran ilegal,” katanya. “Hak-hak sah orang-orang yang bersangkutan dilindungi sepenuhnya.”

Seorang juru bicara kementerian imigrasi Kanada mengatakan mereka tidak akan mengomentari kasus-kasus individual.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia merujuk pada pernyataan menteri luar negeri, Penny Wong, yang mengatakan pada hari Jumat bahwa negaranya “sangat tidak setuju” dengan keputusan Thailand.

Selain 40 warga Uighur yang dideportasi minggu lalu, lima orang berada di penjara Thailand karena kasus pidana yang masih berlangsung, menurut pejabat setempat. Reuters tidak dapat segera mengonfirmasi keberadaan tiga orang lainnya.

Pisan Manawapat, duta besar Thailand untuk Kanada dan AS antara tahun 2013 dan 2017 serta seorang senator sebelum ia pensiun pada tahun 2024, mengatakan bahwa setidaknya ada tiga negara yang telah mendekati Thailand dengan proposal untuk memukimkan kembali warga Uighur, tetapi menolak menyebutkan nama mereka.

"Kami tidak ingin membuat Tiongkok marah," kata Pisan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. "Jadi, kami tidak membuat keputusan di tingkat politik untuk melanjutkan ini."

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Thailand dan kedua negara memiliki hubungan bisnis yang erat.

Phumtham mengatakan Thailand membuat keputusan untuk mendeportasi kelompok itu ke Tiongkok minggu lalu setelah mendapat jaminan dari Beijing bahwa pejabat Thailand akan diizinkan untuk memantau kesejahteraan warga Uighur di negara itu setelah mereka kembali.

Para pakar hak asasi manusia PBB mengatakan kelompok tersebut akan menghadapi risiko penyiksaan, perlakuan buruk, dan “kerugian yang tidak dapat diperbaiki” jika dikembalikan ke Tiongkok, dan deportasi mereka telah menuai kecaman luas.

Setelah deportasi, badan pengungsi PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aksesnya ke kelompok itu berulang kali ditolak oleh otoritas Thailand.

Sebuah sumber mengatakan kurangnya akses badan pengungsi PBB ke warga Uighur berarti mereka tidak dapat diproses sebagai pencari suaka, sehingga menghambat potensi pemukiman kembali mereka dan membuat mereka terjebak dalam tahanan.