Bersihkan Para Mafia Pangan dan Migas yang Bercokol di BUMN

JAKARTA - Masyarakat harus mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto memberantas praktik korupsi di Tanah Air yang seperti tidak ada habis-habisnya. Dukungan tersebut diperlukan karena Pemerintahan Presiden Prabowo membawa semangat baru dalam pemberantasan korupsi di dalam negeri.

Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Ridwan Fawallang menyampaikan ajakan tersebut mengacu kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding, Pertamina Patra Niaga dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

“Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian. Rakyat harus bersatu,” kata Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/3).

Prabowo katanya pernah menegaskan bahwa koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Hal itu bukan sekadar omong kosong, tetapi peringatan keras bahwa tidak ada tempat aman bagi para perampok uang rakyat.

Sinyal Positif

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Donny Manurung menilai pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai langkah untuk memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersih dari korupsi.

“Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia,” kata Donny.

Menurut dia, pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada 2018-2023 berkaitan erat dengan kebijakan terbaru pembentukan superholding Danantara, di mana Pertamina menjadi bagian di dalamnya.

“Presiden Prabowo (Subianto) ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bersih dari praktik korupsi, sebuah langkah yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi,” kata Donny.

Tidak Ada Kompromi

Di sisi lain, Donny menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus tersebut harus berjalan maksimal. Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan ekonomi itu.

“Kita harus pastikan para koruptor ini mendapat hukuman seberat-beratnya. Jangan sampai mereka hanya mendapat hukuman ringan, karena ini menyangkut reputasi pemerintah dan juga indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” katanya.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, dukungan para akademisi dan rakyat harus dimanfaatkan Pemerintah untuk menindak tegas para mafia khususnya mafia migas dan mafia pangan yang selama ini bercokol di BUMN.

“Tindakan tegas pada mafia di BUMN harusnya menjadi agenda reformasi tata kelola yang berkelanjutan. Penindakan mafia BUMN itu harus dilakukan secara transparan dengan mekanisme yang jelas, termasuk audit independen, investigasi terbuka dengan memberi ruang keterlibatan publik. Jika ini hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa pelibatan masyarakat, maka hanya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan,” katanya.