Tantangan Pembangunan Makin Kompleks, Pengelolaan Anggaran Harus Lebih Transparan Lagi

JAKARTA - Tata kelola anggaran yang mumpuni bisa mencegah kebocoran uang negara, mengingat pengelolaannya selama ini kurang transparan dan belum berdampak luas. Karenanya, pengelolaan keuangan negara harus transparan dan akuntabel serta memberi manfaat kepada masyarakat.

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengatakan transparansi dan akuntabel ini sangat penting karena tantangan penyelenggaraan pembangunan semakin kompleks, termasuk terkait anggaran yang sering kali dikorupsi. "Sehingga serupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan," tegas Badiul di Jakarta, Jumat (28/2).

Badiul merespons pernyataan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh terkait pengelolaan anggaran. Menurut Badiul, diperlukan pengawasan dari publik, baik masyarakat maupun media agar lebih tepat sasaran.

Uang rakyat yang dikelola dan dibelanjakan pemerintah harus berdampak luas pada masyarakat. Jika pengelolaan anggaran tak berdampak, berarti ada yang salah dalam proses perencanaan dan realisasinya.

"Karenanya diperlukan perencanaan berbasis kinerja, dimana setiap belanja negara harus rencanakandengan ukuran keberhasilan yang jelas, tidak hanya sebatas serapan anggaran," ucapnya.

Menurut Badiul, diperlukan pengawasan secara ketat, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penguatan tersebut dimaksudkan agar lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah kebocoran keuangan negara.

Selain itu, pemerintah harus memperbaiki proses perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat, sehingga ketidakefektifan belanja bisa dicegah.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko mengatakan perencanaan pembangunan selalu bermuara kepada outcome atau hasil sebagai indikator keberhasilannya. Penetapan outcome tentu berkaitan dengan kebutuhan pembangunan yang ingin dicapai, misalnya pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai hal itu, tentu saja dikaitkan dengan sasaran antara ketersediaan fasilitas jalan dan transportasi lain, fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan seringkali ada tahapan pencapaiannya. Untuk itu, suatu tingkat capaian harus terukur.

Selain berkaitan dengan ketersediaan anggaran juga berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pencapaian perencanaan. Monitoring mencakup hasil fisik, koordinasi kerja pusat daerah, penggunaan anggaran.

"Monitoring dan evaluasi ini jika dilakukan dengan serius maka akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran," tandasnya.

Cegah Kebocoran

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan tata kelola yang mumpuni dapat mencegah kebocoran keuangan negara. Menurutnya, tantangan penyelenggaraan pembangunan nasional tidaklah mudah.

"Untuk itu, diperlukan tata kelola yang mumpuni dalam pencegahan kebocoran keuangan negara,” katanya dalam Pertemuan Koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (27/2).

Dia menyampaikan, belanja pemerintah yang terserap tak selalu diikuti dampak nyata. Hal ini mencerminkan kualitas belanja yang rendah. Menurut Ateh, kegagalan perencanaan menjadi pemicu utama belanja pemerintah tak efektif.