Sidang Yoon Suk-yeol Masuki Tahap Akhir

SEOUL - Dengan sidang ke-11 pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk-yeol, yang ditetapkan pada 25 Februari, maka kedua belah pihak bersiap untuk pernyataan yang membenarkan klaim masing-masing atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Perwakilan hukum Majelis Nasional yang meloloskan resolusi pemakzulan Yoon pada Desember lalu, mengadakan pertemuan pada Sabtu (22/2) untuk membahas strategi mereka untuk sidang mendatang.

Mereka diperkirakan akan fokus pada apa yang mereka katakan sebagai sifat ilegal dan inkonstitusional dari deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember, dan perintah yang dibuat oleh Yoon dalam proses tersebut.

Sementara itu, kubu Yoon mengklaim bahwa deklarasi darurat militer merupakan hak kepresidenannya, yang dinyatakan sebagai peringatan bagi pihak oposisi. Dikatakan bahwa serangkaian pemakzulan oleh majelis yang dikendalikan oposisi dan penyesuaian ulang anggaran negara, telah mendorong negara itu ke ambang keadaan darurat nasional.

Titik fokus persidangan ini adalah apakah tindakan Yoon dengan mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu dapat dianggap sebagai tindakan sah oleh seorang presiden, dan apakah perintahnya untuk menangkap para anggota parlemen dan lawan politiknya benar-benar terjadi seperti yang dituduhkan oleh parlemen.

Sejauh ini Yoon membantah telah memberi perintah untuk menangkap politisi atau mendobrak masuk ke kompleks majelis. Dalam sidang kelima pada 4 Februari lalu, ia menegaskan bahwa tidak terjadi apa-apa dan mengibaratkan persidangan itu seperti “mengejar bayangan bulan yang mengapung di danau”.

Sekitar 1.500 tentara Korsel memang telah dimobilisasi selama masa darurat militer dan mengepung Majelis Nasional, tetapi presiden mengklaim bahwa itu hanya untuk menjaga ketertiban dan bukan untuk mengepung gedung parlemen.

Dekrit darurat militer melarang semua jenis kegiatan politik termasuk Majelis Nasional, tetapi tidak ada klausul yang memberikan presiden kekuasaan untuk membatasi kegiatan parlemen.

Yoon mengklaim bahwa darurat militer awalnya direncanakan berakhir dalam waktu paling lama setengah hari, dan bahwa dekrit darurat militer tersebut hanyalah formalitas belaka.

Darurat militer dicabut sekitar enam jam setelah diumumkan, tetapi setelah Majelis Nasional bersidang dan dengan suara bulat memberikan suara untuk meminta Yoon mencabutnya sekitar pukul 1 pagi tanggal 3 Desember. Yoon menyetujui permintaan tersebut baru pada pukul 4.20 pagi, lebih dari tiga jam setelah pemungutan suara parlemen.

Tunggu Putusan

Sidang ke-11 rencananya akan dimulai pukul 2 siang, dan penjabat kepala Mahkamah Konstitusi Moon Hyung-bae berjanji tidak akan memberikan batasan waktu untuk argumen akhir. Delapan hakim di pengadilan tersebut kemudian akan berunding apakah akan mengukuhkan pemakzulan Yoon atau tidak.

Pengadilan secara umum diharapkan mencapai keputusan akhir dalam waktu dua pekan setelah sidang terakhir, berdasarkan preseden persidangan pemakzulan presiden sebelumnya.

Jikapemakzulan Yoon dikonfirmasi, pemilihan presiden untuk penggantinya harus diadakan dalam waktu 60 hari. Namun jika pengadilan memutuskan tidak melakukan pemakzulan, ia akan kembali menjabat sebagai presiden hingga masa jabatannya berakhir pada 9 Mei 2027. THE KOREA HERALD/ASIA NEWS NETWORK/I-1