Danantara Harus Bisa Membiayai Percepatan Pensiun Dini PLTU

JAKARTA - Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2) kembali memastikan mengenai peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) 24 Februari 2025. Lembaga tersebut diharapkan sebagai konsolidasi semua kekuatan ekonomi nasional yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

“Daya berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata berarti masa depan. Dengan demikian, Danantara berarti energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara. Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” kata Presiden.

Kepala Negara pun optimistis, BPI Danantara menjadi kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia di masa depan.

Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Fahmy Radhi yang diminta pendapatnya mengatakan Danantara harus bisa membantu Pemerintah dalam mempercepat proses pensiun dini PLTU dan program-program transisi ke energi terbarukan sebagaimana arahan Presiden.

Apalagi, Amerika Serikat (AS) baru-baru ini sudah menyampaikan pernyataan kalau mereka mengundurkan diri dari Paris Agreement yang berpotensi mengganggu akses pendanaan progran transisi energi di Indonesia dan banyak negara berkembang.

“Jangan gara-gara akses pendanaan global itu tersendat lantas Pemerintah menghentikan program pensiun dini PLTU ini. Jangan! Optimalkan peranDanantara,”tegas Fahmy.

Dia pun optimistis dengan aset dan sumber daya yang dimiliki, Danantara bisa membantu mempercepat proses pensiun dini PLTU dan membantu akselerasi transisi energi. Bahkan cukup dengan PLN dan Pertamina saja sebenarnya sudah bisa, apalagi jika Danantara yang di dalamnya BUMN-BUMN skala besar.

Lagipula kata Fahmy, kepentingan PLN pada program pensiun dini PLTU ini sangat besar dan strategis, sebab mayoritas pembangkitnya dari PLTU. Begitu juga kepentingan Pertamina di bisnis transisi energi, karena banyak aktivitas bisnisnya yang terkait transisi ini.

“Jangan sampai Danantara bantu hanya sebatas Corporate Social Responsibility (CSR), itu tidak ada nilainya dan tidak ada artinya. Harus dalam bentuk investasi supaya serius,” kata Fahmy.

Apabila Danantara menggelontorkan investasi untuk transisi energi, setidaknya itu memberi pesan kepada investor lain bahwa masa depan transisi energi di Indonesia sangat prospektif, sehingga mereka ikut bergabung mendorong akselerasi transisi energi.

Leverage Asset

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan Danantara punya potensi meningkatkan pembiayaan pembangunan energi terbarukan yang dimotori PLN dan Pertamina.

“Paling tidak bisa me-leverage asset BUMN untuk memobilisasi pendanaan. Bisa juga dipakai untuk mendorong pensiun dini PLTU milik PLN,” kata Fabby.