Bawaslu RI Minta Jajaran untuk Manfaatkan Siber dalam Penguatan Demokrasi di Masa Efisiensi

JAKARTA - Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono meminta jajaran pengawas untuk memanfaatkan siber sebagai tulang punggung penguatan demokrasi pada masa efisiensi anggaran. “Efisiensi tidak membuat rajawali menjadi burung nuri,” kata Totok dalam keterang­annya di Jakarta, Senin (17/2).

Dia mengatakan meskipun dengan anggaran yang minim, edukasi penguatan demokrasi tetap bisa tersampaikan melalui dunia siber.

Ia juga tak mungkiri bahwa siber telah menjadi bagian hi­dup setiap manusia di era digital. Menurutnya, zaman sekarang, massa riil itu justru yang tidak tampak, seperti halnya massa dalam dunia siber.

Lebih lanjut, Totok meng­ungkapkan tidak sedikit ma­syarakat yang menggali informasi, edukasi, dan bahkan terpengaruh oleh informasi yang beredar di dunia siber. “Yang perlu kita siasati ke depan adalah, bagaimana mengembangkan demokrasi lewat siber,” ucapnya.

Ia pun meminta jajaran pengawas untuk tidak mengerdilkan diri sendiri dengan bekerja hanya saat tahapan. Sebaliknya, Bawaslu harus senantiasa mengedukasi, menguatkan demokrasi, meskipun dilanda efisiensi.

Sebelumnya, Totok menegaskan Bawaslu tidak hanya bekerja sesuai tahapan pemilu dan pemilihan, melainkan memiliki tanggung jawab menguatkan demokrasi di Indonesia. “Bawaslu memiliki tanggung jawab menguatkan demokrasi di Republik ini. Oleh karena itu, walaupun tidak ada tahapan tugas penguatan demokrasi harus tetap kita laksanakan,” kata Totok.

Dia berharap pada masa non-tahapan ini, konsolidasi demokrasi kepada masyarakat semakin gencar dilakukan oleh Bawaslu daerah. Menurutnya, hal tersebut dapat menguatkan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. “Mari kita sama-sama terus memberikan pendidikan demokrasi di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Totok juga meminta para pimpinan yang hadir di MK mempersiapkan diri saat memberikan keterang­an. Dia meminta pimpinan yang memberikan keterangan agar memahami apa saja yang menjadi dalil-dalil pemohon dan bagaimana Bawaslu menyikapi­nya.

“Panggung di MK juga merupakan salah satu cara sosialisasi bagaimana kerja-kerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Kawan-kawan harus paham, misalnya rekomendasinya apa yang telah dikeluarkan Bawaslu, kenapa rekomendasi tersebut dikeluarkan, kenapa ada PSU, dan lain sebagainya,” pungkas Totok.

Kementerian Keuangan menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar 256,1 triliun rupiah pada tahun anggaran 2025. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginstruksikan menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L. Ant/S-2