Otorita IKN Akan Berkantor secara Penuh di IKN Mulai Maret 2025

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan seluruh kegiatan Otorita IKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) mulai Maret tahun ini.

Juru Bicara Otorita IKN sekaligus Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, seluruh pegawai Otorita IKN juga direncanakan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otprita IKN yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada bulan Maret.

“Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini,” ujar Troy di Jakarta, Rabu (12/2).

Kantor pusat Otorita IKN dengan gedung yang baru di IKN, Kaltim akan digunakan pada bulan Maret 2025.

Sementara itu kantor di Menara Mandiri adalah kantor perwakilan Otorita IKN di Jakarta, di mana nantinya akan ada perwakilan pegawai Otorita IKN yang secara bergantian bertugas di kantor tersebut untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Jakarta.

Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya.

Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar 48 triliun rupiah dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.

Sejumlah dana itu, kata Hasan, disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

Seperti diketahui, pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana, meskipun anggaran dari pemerintah pusat untuk ibu kota negara baru itu sementara diblokir.

Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung di Samarinda, Sabtu menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN. “Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada,” ujar Onesimus.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti. “Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim,” tegasnya.

Mengenai dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan, dia memastikan bahwa seluruh proses AMDAL berjalan dengan baik dan terus dipantau. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan di IKN yang tidak melalui AMDAL. “Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal,” tegasnya.

Onesimus menambahkan, komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sejumlah Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku.

Dia juga memastikan bahwa pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan. “ Ant/S-2