Bukan Asal Bagi! Skema MBG Harus Fokus ke Penerima yang Berhak

JAKARTA – Center of Economics and Law Studies (Celios) menyarankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan dengan menggunakan skema berorientasi target (targeted approach) agar tepat sasaran. Jika pemerintah ingin memberikan bantuan, seharusnya ada prioritas untuk masyarakat yang rentan dan termarjinalkan.

“Bantuan bukan semata-mata asal disalurkan kepada semua orang. Oleh karena itu, skema Makan Bergizi Gratis yang kami usulkan itu tersasar untuk masyarakat yang memang rentan dan membutuhkan,” ujar Peneliti Celios Bara M. Setiadi di Jakarta, Senin (10/2).

Menurut Celios, realokasi dari efisiensi anggaran tidak dapat begitu saja di berikan untuk menutup kekurangan dana MBG.

Celios merekomendasikan skema MBG dengan targeted approach, di mana MBG menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil, berasal dari keluarga yang memiliki penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan, dan berada di wilayah yang rentan mengalami malnutrisi.

Berdasarkan estimasi Celios, selain tepat sasaran, skema berorientasi target penerima juga membutuhkan anggaran sebesar 117,93 triliun rupiah per tahun, jauh lebih hemat dibandingkan skema pemerintah yang diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah.

Tambahan Efisiensi

Studi Celios menunjukkan dengan skema targeted approach, pemerintah memperoleh tambahan efisiensi anggaran 6,93 triliun rupiah untuk MBG. “Dengan skema yang kami usulkan ini, ada sekitar 259 triliun rupiah yang bisa diinvestasikan untuk bantuan lain yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan tadi,” ujarnya.

Sementara itu, menurut estimasi Celios, beberapa program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi termasuk peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan 30,37 triliun rupiah untuk 10,16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan 13,71 triliun rupiah untuk 18,89 juta siswa serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan 14,49 triliun rupiah untuk 1,04 juta mahasiswa.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan 4,98 triliun rupiah untuk 1,38 juta pekerja. Selanjutnya, subsidi tiket KRL sebesar 1,80 triliun rupiah dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis.

BPJS Kesehatan (PBI JKN) pun dapat menerima tambahan 47,21 triliun rupiah untuk 98,35 juta peserta, subsidi pupuk sebesar 54,86 triliun rupiah untuk 9,98 juta petani, serta melunasi tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar 5,7 triliun rupiah.