Alokasikan APBN untuk Sektor Produktif, Jangan ke Belanja Rutin yang Daya Ungkit Rendah

JAKARTA-Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, kebijakan fiskal pada dasarnya lebih berperan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) daripada peran stabilitas. 

Berkaitan dengan perannya, maka ada beberapa hal yang dapat memperbesar peran pertumbuhan, yaitu volume APBN, semakin besar semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu adalah alokasinya. "Sebagai pendorong pertumbuhan, alokasi APBN harus diarahkan ke sektor produktif yang menciptakan multiplier tinggi,"ungkapnya.

Suhartoko yang juga sebagai Direktur Institute for Financial and Economics Studies (IFES) tersebut menegaskan, jika APBN sudah teralokasikan ke pengeluaran rutin dengan porsi besar tentu saja daya ungkit pertumbuhan berkurang. Apalagi jika cukup banyak membayar cicilan dan bunga utang, fungsinya akan semakin menurun.

Yang tidak kalah pentingnya juga paparnya, momentum realisasi anggaran. Penumpukan realisasi setelah bulan September akan mengurangi efeknya terhadap pertumbuhan. Hal ini mencerminkan perencanaan pembangunan yang tidak baik. "Kebocoran penggunaan dana APBN harus diminimalisir dengan pengawasan dan sanksi yang berat,"pungkasnya

Diketahui, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan pihaknya harus mengarah pada belanja yang efektif, selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. 

"Selaras dengan harapan Presiden pada acara penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK harus mengarah pada belanja yang efektif yaitu belanja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mampu menarik investasi dan devisa, mampu menciptakan keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta mampu meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan," ujarnya dalam entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024, dikutip dari keterangan di Jakarta, Kamis (6/2).